Log in

Koptan Pasada Lestari Tuding PT SSM Rambah Kawasan Hutan Rakyat

  Ketua PN Tanjung Balai saat memimpin sidang lapangan terkait sengketa lahan di Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pulau Asahan. (andalas/hamdan rangkuti)               Ketua PN Tanjung Balai saat memimpin sidang lapangan terkait sengketa lahan di Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pulau Asahan. (andalas/hamdan rangkuti)

Asahan-andalas Permasalahan berkaitan dengan lahan hutan rakyat atau kawasan Hutan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Nasional (GERHAN/GNRHL) tahun 2006, seluas 150 hektar terletak di Dusun VIII Desa Gonting Malaha/ Naborsahan Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, mulai terlihat titik terang.

Dua kubu yang bersengketa, yakni Kelompok Tani (Koptan) Pasada Lestari menuding PT SSM telah merambah kawasan hutan rakyat Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dan mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan sawit.

Sementara PT SSM melalui penasihat hukumnya menyampaikan, Kelompok Tani Pasada Lestari hingga saat ini belum dapat memperlihatkan pengakuan atau bukti atas pengelolaan kawasan hutan rakyat. Saling tuding mereka sampaikan usai menjalani sidang lapangan yang digelar PN Tanjungbalai, di Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020).

Penasihat Hukum PT SSM, M Ibnu Hidayah dalam keterangannya menjelaskan, kawasan hutan rakyat GERHAN sebenarnya terbagi dua, ada GERHAN dalam kawasan hutan (Produksi), ada GERHAN hutan rakyat. Yang diklaim Kelompok Tani Pasada Lestari hari ini adalah lahan GERHAN dari hutan rakyat. Jadi lanjut Ibnu, pertama, lahan dari hutan rakyat dalam pengelolaannya perlu ada alas haknya yang dimiliki masing-masing anggota dari kelompok tani, misalnya surat dari Kepala Desa atau Camat.

Sampai sekarang kelompok tani belum dapat memperlihatkan itu, kedua, masalah GERHAN kita lihat di lapangan tadi, kelompok tani belum dapat menunjukkan batas-batas mana kawasan GERHAN yang dimaksud itu. “Jika yang diklaim adalah kawasan hutan GERHAN, kelompok tani dapat memperlihatkan alas haknya, dan dapat menunjukkan batas-batas atas areal hutan rakyat yang mereka kelola,”kata Ibnu.

Kelompok Tani Pasada Lestari diwakili Baharuddin Butar-Butar terkait tudingan-tudingan itu menjelaskan, mengenai proyek lahan GERHAN/GNRHL tahun 2006 yang dipersoalkan itu bukanlah milik kami. Karena pada saat ini status lahan itu berada dalam kawasan yaitu kawasan hutan lindung yang dapat dikonversi. Anehnya, dalam persoalan ini mengapa PT SSM mengakui kawasan hutan rakyat tersebut masuk dalam HGU, Karena sama-sama diketahui kalau hutan produksi yang dikonversi (HPK) tidak boleh diterbitkan HGU.

Kalau PT SSM saja bisa mengelola atau merambah kawasan hutan, kenapa masyarakat tidak bisa. Sementara proyek GERHAN tahun 2006 itu tujuannya adalah reboisasi “Jadi dalam proyek GERHAN itu tidak ada hak milik, tapi pengelolaanya adalah Kelompok Tani Pasada Lestari yang dihunjuk berdasarkan surat perintah kerja (SPK) No.101/SPK/HR/IV/2006.

Dan surat perjanjian kerjasama (SPKS) No.102/SPKS/HR/IV/2006 dimana lokasi area rehabilitasi telah dipetakan dan diploting (overlay) oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan dengan memastikan berada dalam kawasan hutan lindung (berdasarkan SK Menhut No.44/2005 tentang luas kawasan hutan di Sumatera Utara sebelum revisi SK Menhut 579/2014,”ungkap Butar-Butar.

Sementara itu, pimpinan sidang lapangan yang juga Ketua Majelis PN Tanjungbalai menangani sengketa lahan Salomo Ginting SH MH menyampaikan, agenda sidang hari ini Jumat pemeriksaan setempat untuk memastikan objeck perkara yang menjadi pokok gugatan dari penggugat (PT.SSM-red) terhadap tergugat Kelompok Tani Pasada Lestari. “Hari ini kita sudah mengecheck batas-batas yang ditunjukkan oleh penggugat maupun batas-batas yang ditunjukkan tergugat,” ujar Salomo.

Untuk itu, lanjut Salomo, sidang lapangan hari ini kita tidak mengambil kesimpulan. Yang menyimpulkan adalah para pihak yang nantinya akan diajukan dalam persidangan. Dan majelis hakim akan mempelajari kesimpulan-kesimpulan yang diajukan pihak tersebut guna meneliti lebih jauh dan mengambil keputusan atas perkara tersebut. “Jadi, agenda sidang selanjutnya pembuktian dari penggugat dengan menghadirkan saksi-saksi,”tandasnya. (FAS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C