Log in

Terkait Pengelolaan SSB, Akademisi Hukum Minta DPR RI Dukung Kepolisian


Medan-andalas Akademisi Hukum Dr Alpi S, SH, Mhum (foto), angkat bicara terkait wacana Komisi V DPR RI mengusulkan penerbitan SIM, STNK dan BPKB (SSB) dilakukan Kemenhub. Dia meminta agar DPR RI seharusnya mendukung dan memperkuat pihak Kepolisian yang sudah bekerja selama ini.

Dia menerangkan, selama ini pihak kepolisian, khususnya Korlantas dalam memberikan pelayanan dan menerbitkan SIM, STNK dan BPKP, sudah berjalan baik.

"Itukan berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam indikator pelayanan publik itu ada 2 yaitu, ada good governance dan clean governance. Artinya, pelayanan publik yang dilakukan Ditlantas didasarkan oleh dua dimensi itu," kata Alpi kepada wartawan, Jumat (14/2).

Secara akademis, dia memandang pelayanan publik yang dilakukan kepolisian diorientasi dari kepuasan masyarakat.

"Implikasinya itu kepolisian telah melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pencapaian publik kepuasan masyarakat yang diukur. Lembaga kepolisian sudah terbiasa dengan ini," sebut pria berkacamata itu.

Menurut dia, jika kewenangan yang sudah dicapai ini diserahkan kepada instansi lain dalam hal ini Dishub, maka pelayanan publik akan 'mundur'.

"Nah kalau seandainya kewenangan diberikan kepada instasi lain, saya khawatir pelayanan akan mundur," ujarnya.

Kemudian, sambungnya, polisi memiliki pengawasan yang ketat terhadap fungsional yang ada dalam pengurusan SIM, STNK dan BPKP.

"Polisi juga memiliki pengawasam yang ketat terhadap fungsi-fungsi. Nah, kalau Dishub kan tidak. Kemudian berkaitan dengan pengawasan, kalau diserahkan kepada Dishub, hiraki pengawasannya jadi amburadul. Kalau saya lihat sampai sekarang pengawasannya sangat berjenjang. Kalau Dishub di bawah naungan provinsi dan bupati, kalau kepolisian secara hirarkhi, ada Irwasda, Korlantas. Contoh kalau terjadi pungli dan komplain, responnya akan cepat," tukasnya.

Selain itu, saat ini, polisi memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan didukung personel yang sudah ada. "Nah, kalau pengelola baru pasti memakan anggaran lagi hingga terjadi pemborosan anggaran," jelas dia.

"Polisi regident lantas mampu mengidentifikasi pelaku dengan melihat plat motor. Seandainya ini diserahkan ke Dishub, proses hukumnya tidak efesien," akunya.

Untuk itu, dia menyarankan agar Komisi V DPR RI mendukung penuh polisi dalam mengelola SIM, STNK dan BPKP.  "Saya sarankan kepada Komisi V, sudah efektif yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas, jadi DPR itu harus memperkuat atau mendukung polisi," ujar dia.

Sementara, Akademisi UMSU Ibrahim Gultom menilai, pengalihan manajemen pengurusan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perlu ada kajian yang akurat, agar manajemennya tidak makin parah.

"Persiapannya harus matang dulu. Sejauh ini masih ditangani Polri. Tentu, jika ditinjau dari semua aspek, selama ini sudah bagus. Seperti contoh adanya terobosan smart SIM," ujar Ibrahim kepada sejumlah wartawan, Jumat (14/2).

Ibrahim menuturkan, dia sisi lain Polri selalu membuat terobosan yang lebih untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu. Terlepas masih adanya kelemahan, justru dari kelemahan itulah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menerapkan konsep-konsep.

Ibrahim beranggapan, sangat beralasan jika masyarakat berharap Polri pihak masih menangani ini. Kalaupun terjadi peralihan, kata Irbahim, apakan mereka sudah siap baik itu SDM dan perangkat-perangkat yang lain.

"Kalau dari Kepolisian terjamin dari atas ke bawah. Kalau Kemenhub, kalaupun ada itu cuma di provinsi. Kalau pun nanti dikembangkan, akan memakan biaya juga. Membuat kantornya, menyiapkan SDM nya dan perangkat-perangkat yang lain," ungkap Ibrahim.

Dikatakan Ibrahim, peralihan ini akan memakan dana. Namun, kalau dikatakan Polri takut kehilangan job mereka, itu sah-sah saja. Tetapi, tegas Ibrahim, yang jelas perlu ada kajian akademik layak atau tidaknya institusi lain dalam pelayanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB.

"Wacana inikan masih usulan. Masyarakat jangan terlalu resah dan kita ikuti saja perkembangannya. Kalau pun ada peralihan, harus keluar dulu peraturannya seperti Kepres dan lain-lain. Yang pasti, UU Lalu Lintas harus diubah dulu dan itu proses yang sangat panjang," ungkapnya.

"Masyarakat harus paham, ini masih sekadar usulan wacana, belum dibahas di pusat. Yang penting perlu ada kajian yang akurat layak atau tidaknya institusi lain menangai ini," timpal Ibrahim.

Sekadar informasi, DPR RI mewacanakan ke depan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB akan dialihkan kepada Kementerian Perhubungan RI. Sehingga, DPR RI menggulirkan kembali usulan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DPR beralasan, Kepolisian RI masih dinilai belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait dengan pembuatan SIM.

Begitu juga alasan lainnya, bila dikaitkan dengan tugas dan wewenang Kemenhub keterkaitan ranah penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ini justru milik Kemenhub bukannya tugas dan wewenang Polri.

Revisi Undang-Undang, ini juga diusulkan dalam rangka mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan amanah pasal 30 ayat 4 UUD 1945.

Sesuai amanah UUD 45 pasal 30 dijelaskan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sementara itu berdasarkan  tugas dan wewenangnya Kemenhub RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. (DA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C