Log in

Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Bupati Madina

Saksi dugaan korupsi objek wisata Madina di persidangan PN Medan, Senin (18/11). Saksi dugaan korupsi objek wisata Madina di persidangan PN Medan, Senin (18/11).

Surat Panggilan Sudah Dilayangkan

Medan-andalas Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution batal hadir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (18/11). Padahal, orang nomor satu di Kabupaten Madina itu direncanakan memberikan kesaksian terkait kasus korupsi pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri Syariah (TSS).

"Memang secara lisan hakim ada memerintahkan bupati dihadirkan. Tapi, belum ada kabar sampai sekarang," kata tim jaksa penuntut umum (JPU), Polim Siregar kepada wartawan.

Dia menyebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina sudah melayangkan surat pemanggilan bupati untuk memberikan keterangan di PN Medan.

"Surat panggilannya sudah dilayangkan. Kalau dia nanti datang kami sidangkan. Tapi sampai saat ini kita belum tahu. Kita tunggu ajalah dulu sampai jam 4," imbuh Polim.

Sementara, dalam persidangan yang berlangsung sekira pukul 15.30 WIB, di ruang Kartika, majelis hakim diketuai Irwan Effendi kembali memerintahkan JPU untuk memanggil Bupati Madina.

"Saudara JPU, kami meminta agar kembali memanggil bupati untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada persidangan pekan mendatang," tegas hakim, sebelum menutup sidang.

Dalam sidang lanjutan itu, jaksa hanya mendengarkan keterangan satu saksi dari Politeknik USU, yakni Koster Silaen, yang merupakan ahli audit terhadap proyek pengerjaan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina, Taufiq Djalal membenarkan hari ini (kemarin, red) Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, seyogianya akan memberikan kesaksian di PN Medan.

"Memang iya. Tapi, ada surat beliau (bupati) untuk penjadwalan ulang karena beliau sibuk ada kegiatan lain," kata Djalal saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Dia juga membenarkan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution akan memberikan kesaksian untuk tiga terdakwa kasus ini, yakni mantan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madina Rahmadsyah Lubis, serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Edy Djunaedi dan Khairul Akhyar Rangkuti.

Kata dia, bupati tidak bisa datang karena sedang ada kegiatan yang sudah terjadwal harus dihadiri di Kabupaten Madina.

"Dia sedang ada kegiatan. Kegiatannya pembukaan festival budaya, makanya dia tidak bisa hadir," ujarnya.

Disinggung kapan waktu penjadwalan ulang bupati, Kajari menyebut, tergantung jaksa penuntut yang menangani perkara itu.

Seperti diketahui, dalam perjalanan kasus dugaan korupsi TRB dan TSS, sejumlah elemen mahasiswa terus mendesak kejaksaan agar mengusut tuntas kasus tersebut. Berulang kali unjukrasa di kantor Kejatisu, massa selalu meneriakkan nama Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, karena diduga dalang kasus korupsi itu.

Bahkan, dalam dakwaan jaksa disebutkan bupati Madina yang menggagas untuk membangun objek wisata TRB dan TSS.

Menindaklanjuti gagasan tersebut, kemudian bupati memerintahkan tiga kadis, yakni, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan Dispora Madina untuk mewujudkannya.

Bupati bersama terdakwa kemudian meninjau lokasi yang akan dikerjakan, tepatnya di kasawan Sempadan Sungai Batang Gadis dan Sempadan Aek Singolot.

Ketiga dinas terkait atas perintah bupati memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2016 dan tahun 2017.

Namun dalam pelaksanannya, mekanisme penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan Bupati dilaksanakan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan undang-undang hingga akhirnya setelah proyek itu diaudit, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar. (AFS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px