Log in

Kasus Suap PAW Caleg PDIP, KPK Tetapkan Komisioner KPU Tersangka


Jakarta - andalas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Wahyu diduga menerima uang terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

"Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni dua sebagai penerima suap: Wahyu Setiawan (Komisioner KPU) dan Agustiani Tio Fridelina (orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu). Kemudian dua orang sebagai pemberi suap, yakni Harun Masiku, calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP dan Saeful (swasta).

Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun, dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina (ATF).

"Dari Rp 450 juta yang diterima ATF, sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk WSE (Wahyu Setiawan), komisioner KPU. Uang masih disimpan oleh ATF," ujar Lili.

Menurut KPK, Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) meminta sebagian uangnya dikelola oleh Agustiani Trio Fridelina, eks anggota Bawaslu.

"Tim menemukan dan mengamankan barang bukti Rp 400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura," sambung Lili.

KPK menyebut duit Rp 400 juta merupakan uang yang disiapkan Harun Masiku untuk memuluskan proses penetapan pengganti antarwaktu (PAW).

Sementara penerimaan lainnya terjadi pada pertengahan Desember 2019, yakni Rp 200 juta. Wahyu Setiawan menerima duit itu lewat ATF di salah satu pusat belanja di Jaksel.

Suap ini bermula saat KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas. Terjadi lobi ke ATF untuk meloloskan Harun Masiku dalam PAW. ATF kemudian berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk membantu proses penetapan Harun Masiku.

"WSE (Wahyu Setiawan) menyanggupi membantu dengan membalas 'Siap, Mainkan'. Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR pengganti antarwaktu, WSE meminta dana operasional Rp 900 juta," papar Lili.

Harun Masiku sendiri masih buron. KPK meminta caleg PDIP ini untuk secepatnya menyerahkan diri.

“KPK meminta tersangka HAR (Harun Masiku) segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif,” pinta Lili Pintauli Siregar.

PDIP Dorong Harun

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jika partainya memang mendorong Harun Masiku untuk menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia di kursi DPR RI. Hasto menjelaskan pemilihan tersebut didasarkan atas jejak karier Harun Masiku yang dinilai bersih.

"Dia sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya," kata Hasto di JIexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).

Hasto melanjutkan jika keputusan tersebut juga dipertimbangkan melalui hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa PDIP memiliki hak untuk mengganti Nazarudin Kiemas dengan Harun Masiku.

"Tanpa adanya keputusan MA tersebut kami tidak mengambil keputusan terhadap hal itu," tegas Hasto.

Sebelumnya Hasto berdalih jika seorang anggota partai politik yang menduduki jabatan publik meninggal dunia, maka berdasarkan putusan MA, partai politik memiliki hak untuk menentukan penggantian tersebut. (DTC/DOH)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C