Logo
Print this page

Warga Terdampak Pelebaran Jalan Desak Pemkab Karo Realisasi Perubahan Sertifikat

Warga terdampak pelebaran jalan nasional Kabanjahe-Berastagi tuntut Pemkab Karo realisasikan penerbitan perubahan sertifikat lahan mereka.(andalas/robert tarigan) Warga terdampak pelebaran jalan nasional Kabanjahe-Berastagi tuntut Pemkab Karo realisasikan penerbitan perubahan sertifikat lahan mereka.(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Warga terdampak pelebaran jalan mendesak Pemkab Karo segera realisasikan penerbitan perubahan sertifikat lahan warga yang terkena dampak pelebaran jalan nasional Kabanjahe-Simpang Ujung Aji, Berastagi sesuai isi kesepakatan saat sosialisasi sebelum pelebaran jalan. Hal ini sebagai kompensasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, kepada warga yang lahannya terkena pelebaran jalan.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH MH, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karo, Ir Nasib Sianturi MSi menjawab andalas, Minggu sore (18/5) menjelaskan, mulai dari pelebaran tahap pertama hingga tahap III sekarang, bahwa perubahan sertifikat diusulkan setelah dikumpul oleh kepala desa.

Selanjutnya melalui kepala desa diteruskan ke camat dan ke Pemkab Karo, supaya dapat dianggarkan seberapa banyak usulan. "Intinya, harus bersamaan, tidak boleh sendiri-sendiri, karena menyangkut anggaran, jadi sampai saat ini belum ada usulan dari bawah,"tutur Nasib Sianturi. BPN menunggu data usulan, karena terkait pendanaan. Kita sudah minta supaya yang dibayar hanya uang yang di setor ke kas negara dan BPN sudah clear.

Terpisah, seorang pemilik lahan yang terdampak pelebaran jalan, Riskana Surbakti (50), kepada andalas, Minggu sore di Kabanjahe, menjelaskan bahwa pengurusan perubahan sertifikat sebidang tanahnya tidak sesuai perjanjian saat sosialisasi sebelum pelebaran badan jalan.

"Buktinya, saya sudah capek, bolak balik ke Kantor Kepala Desa Sumber Mufakat (Sumbul) dan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karo. Namun jawaban simpang siur, tidak ada kejelasan dan kepastiannya,"kritiknya.

Sebelumnya Kepala Desa Sumber Mufakat, Dinnis Sinukaban, mengaku, pihaknya merasa di bola bola dinas terkait. Dulu saat sosialisasi Kadis PUPR, Paten Purba, sekarang Eduard P Sinulingga, demikian juga Camat Kabanjahe, dulu Frans Leonardo Surbakti, sekarang Leo Bastian Girsang. Jadinya agak susah, kesannya ada mis komunikasi. "Hal ini perlu menjadi perhatian Bupati Karo," tegasnya.

Sementara Kepala BPN Kabupaten Karo, R Tamba, menjawab andalas via WatshAppnya mengatakan, Ya, kami tinggal tunggu usulan rekomendasi Pemkab Karo. "Jadi, untuk kelengkapan berkasnya, ini urusan Dinas PUPR/Bappeda Karo selaku pendamping warga. Kami BPN tugasnya menerbitkan perubahan sertifikat sesuai dengan aturan yang ada,”katanya. (RTA)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com