Log in

Sejak 13 Tahun Baru Dapat WTP, Bupati Karo : Butuh Kerja Keras

  Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Andreasta Tarigan, Kepala Inspektur Philemon Brahmana (tidak terlihat).(andalas/robert tarigan) Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Andreasta Tarigan, Kepala Inspektur Philemon Brahmana (tidak terlihat).(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Masa pandemi virus corona, Pemerintah Kabupaten Karo mencatatkan prestasi dalam tata kelola pelaksanaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hebatnya lagi, raihan penilaian tertinggi dari BPK RI tersebut juga merupakan rekor baru sejak 13 tahun terakhir.

Hal itu terungkap saat diskusi lewat zoom meeting dalam tema "WTP, Silpa dan KKN” Sabtu (11/07/2020) pukul 21.00 WIB di ruang Karo Command Centre, Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH didampingi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Andreasta Tarigan, Kepala Inspektur Philemon Brahmana SH, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Kalak BPBD Ir Martin Sitepu, Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, Mkes, Kadis PUPR Edward Pontianus Sinulingga ST, Kadis Perikanan Sarjana Purba SSTP, Kadis Pendidikan DR Eddi Surianta Surbakti, MPd, Kadis Pertanian Ir Metehsa Purba, dan Dirut BLUD RSU Kabanjahe dr Arjuna Wijaya SpP.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menilai, opini WTP tersebut merupakan bukti nyata Pemkab Karo bekerja selalu berdasarkan regulasi dan aturan yang ada, khususya dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, juga bukti komitmen mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sekaligus menjadi kebanggaan dan motivasi untuk terus mewujudkan “clean and good governance” sebagaimana telah dicita-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. "Selama hal itu (kriteria BPK) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan maka upaya pencapaian WTP itu sesuatu yang niscaya, di satu sisi ada oknum tertentu merasa Pemkab Karo tidak pantas mendapatkan WTP, itu lumrah, beda pandangan dan pendapat bagian dari alam demokrasi," kata Terkelin Brahmana.

Dalam pemaparannya, Bupati Karo menjelaskan, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. Opini yang diberikan tentunya telah melalui seluruh proses audit yang sistematis, terukur dan akurat."Komitmen dan kerja keras seluruh OPD jajaran Pemkab Karo dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan serta peran DPRD Kabupaten Karo yang terus mendorong perbaikan tatakelola keuangan yang baik sesuai kewenangannya merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,"tuturnya.

Sementara, Kepala Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karo, Andreasta Tarigan menjelaskan, penyusunan laporan keuangan oleh Pemkab Karo adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. Laporan keuangan itu disampaikan ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini.

Andreasta Tarigan : Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan

Andreasta Tarigan mengaku, tidak segampang membalikkan tangan, Pemkab Karo memperoleh opini WTP, apalagi dalam kurun waktu 13 terakhir, baru Pemkab Karo mampu meraih WTP. Selama dalam kurun waktu tersebut, penuh rintangan dan tantangan, dimana tahun 2016 pengelolaan keuangan Pemkab Karo mendapat penilaian buruk, yakni disclaimer. Intinya, butuh proses dan kerja keras, hingga verhasil meraih penilaian WTP.

Namun, kegigihan, komitmen dan kolaborasi seluruh OPD, sesuai kepatuhan yang di rekomendasikan oleh pihak BPK RI, semua kita tindaklanjuti. "Upaya dengan penguatan sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengawas internal di inspektorat, kemudian juga memperbaiki sistem pengendalian internal. Ini langkah dan dorongan ditekankan oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana saat itu,” sebut Andreasta Tarigan menjelaskan

Sementara, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, mengatakan apapun tanggapan sejumlah kalangan terkait penilaian WTP dari BPK RI hal yang wajar, apalagi di era media sosial sekarang ini. Pada prinsipnya, DPRD Karo bersikap objektif. "Kalau tidak baik, kita kritisi (koreksi-red). Tapi kalau baik tentu kami beri apresiasi, apalagi sejak 13 tahun, baru kali ini pengelolaan keuangan Pemkab Karo meraih opini WTP, jelas bangga dong harusnya kita semua," katanya.

Namun demikian, harap Iriani lagi, WTP bukanlah tujuan akhir. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran yang memihak kepentingan rakyat. “Semoga capaian ini menjadi motivasi dan pemicu untuk selalu berbuat lebih baik bagi kemajuan daerah kita ini, khususnya dalam agenda prioritas saat ini percepatan penanganan Covid-19,” tutur Iriani. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C