Log in

Fraksi PKS DPRDSU : New Normal Belum Tepat Diterapkan di Sumut

 Fraksi PKS DPRD Sumut saat memberikan keterangan pers disampaikan Hariyanto, Hendro Susanto, Abdul Rahim Siregar dan Dedi Iskandar.(andalas/ujung) Fraksi PKS DPRD Sumut saat memberikan keterangan pers disampaikan Hariyanto, Hendro Susanto, Abdul Rahim Siregar dan Dedi Iskandar.(andalas/ujung)

Medan-andalas Tatanan new normal life belum tepat diterapkan di Provinsi Sumatera Utara, sebab statistik kasus baru Covid-19 masih belum turun dan justru terus meningkat. Kasus Covid-19 di Sumut mencapai 1.500 lebih. Terdapat sejumlah syarat harus dipenuhi, jika Sumut ingin menerapkan kehidupan normal baru.

Hal itu ditegaskan Fraksi PKS DPRD Sumut melalui keterangan pers (media gathering), yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Hendro Susanto bersama Hariyanto, Abdul Rahim Siregar dan Dedi Iskandar di gedung dewan, Rabu (1/7/2020).

Menurut Hendro, syarat penerapan normal baru tersebut yakni, pertama laju kasus baru harus sudah turun signifikan, dengan indikasi minimal dalam 14 hari hanya 1 kasus bertambah. Kedua, Pemprovsu harus punya kemampuan untuk mendeteksi populasi beresiko baik orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan lainnya.

Ketiga, kecepatan dalam melayani rapid test maupun PCR harus memadai, sehingga tidak ada penumpukan antrean. Keempat, kesiapan rumah sakit jika sewaktu-waktu terjadi pelonjakan kasus. "Apakah ventilatornya cukup, alat pelindung diri (APD), sumber daya manusianya apakah sudah memadai. Sepanjang pengamatan kami, presentasinya kecil. Rumah sakit kita tidak siap kalau tiba-tiba terjadi lonjakan kasus,"katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti alokasi anggaran dana refocusing Covid-19. Menurutnya alokasi anggaran tersebut baik di tahap I dan tahap II tidak tepat. Salah satunya penempatan aggaran untuk pengadaan jaring pengaman sosial (JPS) di antaranya bantuan langsung tunai dan sembako serta pelayanan pendaftaran kartu prakerja yang alokasinya lebih besar dari pada sektor kesehatan dan pendukung (untuk keperluan medis dan non-medis).

"Logika hasil pendalaman kami, ini tidak benar ploting anggarannya. Harusnya diperbesar untuk kesehatan dan pendukungnya, agar tidak terjadi lonjakan. Kita tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harusnya ada tindakan preventif. Bukan malah menyediakan anggaran yang lebih besar untuk bantuan masyarakat," katanya.

Diketahui, sebagaimana alokasi anggaran refocusing tahap I sesuai Pergubsu Nomor 7/2020 sebesar Rp502,1 miliar, untuk sektor kesehatan dan pendukung sebesar Rp191,8 miliar dan sektor dampak sosial (jaring pengamanan sosial) sebesar Rp300,3 miliar dan stimulus ekonomi sebesar Rp10 miliar.

Selain itu, tambah Dedi dan Abdul Rahim, DPRDSU melalui Pansus Covid-19 juga menemukan penyaluran bantuan yang bermasalah, baik dari item bantuan, kuantitas dan kualitas. "Itemnya bantuan sembakonya ada yang kurang dan kualitasnya ada yang tidak bagus. Masalah data juga ditemukan tumpang tindih sehingga yang dapat bantuan itu-itu saja," katanya.

Persoalan itu terjadi pada penyaluran bantuan dari anggaran refocusing tahap pertama, sehingga hal ini menjadi PR besar untuk diselesaikan para bantuan tahap II dan II. "Pansus Covid-19 juga meminta agar bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai, tidak lagi dalam bentuk sembako,"kata Dedi dan Abdul Rahim.(uj)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C