Log in

Ahmad Hadian : Porsi Refocusing Tahap I APBD Sumut Salah Kaprah

 Ahmad Hadian saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan Ahmad Hadian saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan

Medan-andalas Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian SPdI menilai, GTPP Covid-19 Provsu salah kaprah terkait dengan porsi refocusing tahap I. Pasalnya, alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS), jauh lebih besar ketimbang alokasi untuk kesehatan, padahal di Sumut tidak pernah diterapkan PSBB.

Hadian mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Aula DPRD Sumut, Senin (3/08/2020), terkait dengan evaluasi pelaksanaan refocusing tahap I APBD Sumatera Utara.

Disebutkan, Pansus Covid-19 DPRD Sumut menyampaikan beberapa catatan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, terkait pelaksanaan refocusing tahap I APBD Provinsi Sumut tahun 2020.

"Terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus perhatian dan pengawasan Pansus Covid terkait pelaksanaan refocusing tahap I APBD Sumut," ungkap politisi PKS yang terkenal vokal dan merakyat ini.

Pertama, dalam pelaksanaan belanja bidang kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, Pansus Covid membuat beberapa catatan berdasarkan hasil kunjungan kerja. Adapun yang menjadi perhatian di antaranya polemik melibatkan beberapa rumah sakit rujukan Covid-19, infrastuktur dan sarana penunjang lainnya di rumah sakit kurang memadai.

Jumlah dan kapasitas uji laboratorium dan alat PCR masih sangat terbatas, serta belum adanya strategi khusus untuk menekan peningkatan jumlah kasus yang cenderung semakin meningkat.

Karena itu, Pansus Covid-19 meminta kepada Gubernur dan GTPP Sumut untuk mempertimbangkan kembali secara masak dalam mempersiapkan pemberlakuan kehidupan new normal bagi masyarakat Sumut.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Gubernur agar refocusing tahap II fokus pada bidang kesehatan seperti pembelian ala-alat kesehatan khususnya PCR dan pengadaan APD. "Di samping itu juga fokus padat karya untuk mendorong penataan ekonomi,” ujar Hadian.

Kedua, dalam pelaksanaan pengadaan jaring pengaman sosial (JPS), Pansus Covid-19 menemukan berbagai penyimpangan dalam program JPS khususnya dalam hal pengadaan dan penyaluran paket sembako.

Berdasarkan catatan tersebut, Pansus Covid-19 menyampaikan beberapa rekomendasi. Yaitu, agar program JPS tahap II tidak lagi berupa paket sembako, namun berupa uang yang langsung diterima masyarakat serta meminta GTPP Sumut, agar sebelum menyalurkan JPS tahap II terlebih dahulu menyinkronkan data penerima manfaat dengan kabupaten/ kota dan data penerima tersebut hendaknya hasil pendataan dari tingkat dusun/ lingkungan.

Terakhir, dalam pelaksanaan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, Pansus Covid menyoroti GTPP Provsu saat ini belum memiliki data valid terkait jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak Covid-19.

"Selain itu, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ekonomi pada refocusing tahap pertama dan minimnya koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha di Sumut masih menjadi permasalahan utama saat ini," kata Hadian.

GTPP harus mengalokasikan secara khusus pada refocussing tahap II pos anggaran bidang penanganan dampak ekonomi dan stimulus terhadap pelaku usaha di Sumut
“Diperhatikan juga agar penyaluran stimulus ekonomi tersebut dilakukan secara terencana, terukur, dan terevaluasi,” pungkas politisi PKS ini.(UJ)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C