Log in

Wali Kota Tanjung Balai Diminta Evaluasi OPD

Ketua Fraksi Hanura DPRD Tanhung Balai Hj Nessy Aryani SH saat menyampaikan pemadangan umum fraksinya Ketua Fraksi Hanura DPRD Tanhung Balai Hj Nessy Aryani SH saat menyampaikan pemadangan umum fraksinya

Tanjung Balai-andalas Fraksi Hanura DPRD Kota Tanjung Balai meminta Wali Kota Tanjung Balai HM Syahrial untuk mengambil langkah tengas mengevaluasi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebab, akibat ketidakmampuan para kepala OPD maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer terhadap laporan keuangan Kota Tanjung Balai tahun anggaran 2018.

Padahal, pada 2017 lalu Pemko Tanjung Balai berencana meningkatkan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi malah turun dengan meraih opini Disclaimer pada 2018.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Hanura DPRD Tanjung Balai Hj Nessy Aryani SH dalam pemadangan umum fraksinya atas Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna DRPD Tanjung Balai di gedung DPRD setempat, beberapa waktu lalu.

Rapat paripurna DPRD Tanjung Balai dipimpin Ketua DPRD Tanjung Balai H Marelelo Siregar disaksikan dua Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai yaitu Rusnaldi Dharma dan Leiden Butar-butar serta sejumlah anggota DPRD.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Wali kota Tanjungbalai Drs H Ismail, unsur Forkopimda Tanjung Balai, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Tanjung Balai, pimpinan Ormas dan undangan lainnya.

Nessy menjelaskan, laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerntah Daerah (LKPD) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018 oleh BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyatakan disclaimer.

Opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) diberikan auditor, ketika Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini dan Auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada dapat bersifat material dan pervasif.

Nessy Aryani mengatakan, Fraksi Hanura sangat menyayangkan pemberian opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) terhadap laporan keuangan Pemko Tanjung Balai tahun 2018 oleh BPK RI.

"Kami berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam Ranperda ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai," pungkas Nessy. (SB)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px