Log in

Wali Kota Siantar Diduga Lindungi ASN Terpidana Korupsi


Pematang Siantar,Sumatera Utara-andalas Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah, diduga tidak serius menindaklanjuti terkait dengan proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus terpidana perkara korupsi di lingkungan pemerintah kota itu, sesuai dengan keputusan pemerintah, bahwa ASN berstatus terpidana korupsi harus diberhentikan.

Parahnya lagi, saat ini masih terdapat pula mantan terpidana perkara korupsi tengah menduduki jabatan eselon II di Pemko Pematang Siantar. Sebagai contoh, Fatimah Siregar, saat ini masih menduduki jabatan sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga.

Kadis Pemuda dan Olahraga, Fatimah Siregar saat dikonfirmasi melalui ponselnya terkait pemberhentkan ASN terpidana korupsi, kemarin mengatakan, dirinya belum pernah ada terima surat pemberhentian dirinya dari wali kota. "Sampai saat ini saya belum pernah menerima surat pemberhentian,"sebutnya.

Dihubungi terpisah, ketua LSM Macan Habonaron Jansen Napitu mengatakan, dirinya telah pernah melihat surat pemberhentian atas nama Fatimah Siregar dari wali kota. "Saya udah lihat sendiri surat pemberhentian itu. Saya menduga rasa surat itu belum diserahkan kepada yang bersangkutan. Jangan-jangan surat itu dibuang ke tong sampah," katanya menduga-duga.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Pematang Siantar, Zainal Siahaan sampai berita ini dikirimkan ke redaksi belum berhasil dimintai konfirmasi. Ketika dihubungi melalui ponselnya, juga tak bersedia mengangkat. Bahkan, meskipun berungkali dihubungi juga tetap tak dangkat. Layanan pesan singkat yang dikirimkan, sama  saja hasilnya, tak diterge.

Sedangkan, Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, Budi Utari saat dikonfirmasi melalui ponselnya, juga tak bersedia mengangkat. Kendati berulang kali dihubungi juga tak mengangkat. Hal serupa dilakukan dengan mengirim pesan singkat juga tak dijawab.

Diketahui, proses pemberhentian para ASN adalah diawali oleh BKN dengan melakukan proses promosi jabatan mereka melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang menjadi terpidana korupsi. Dengan proses tersebut bisa dibekukan promosi jabatannya.

Setelah itu, Kemendagri serta Kemenpan dan RB mengirim surat kepada kepala daerah untuk meminta mereka mengeluarkan surat keputusan pemberhentian ASN tèrsebut. Melalui surat keputusan tersebut, Kementerian Keuangan akan menghentikan gaji ASN yang menjadi terpidana perkara korupsi. (LS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 25 Sep 2018 27°C 22°C
  • 26 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px