Log in

Upah Karyawan Tak Sesuai UMK, DPRD Asahan RDP dengan Manajemen Irian Supermarket

Suasana RDP Komisi B DPRD Asahan dengan manajemen Irian Supermarket Kisaran di gedung DPRD Kisaran, Senin (17/2). Suasana RDP Komisi B DPRD Asahan dengan manajemen Irian Supermarket Kisaran di gedung DPRD Kisaran, Senin (17/2).

Kisaran-andalas Komisi B DPRD Kabupaten Asahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen Irian Supermarket Kisaran terkait pemberian upah kepada karyawan tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), Senin (17/2).

Hadir mengikuti RDP itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kisaran Moch Faisal, Kabag Hukum Setdakab Asahan Edi Sukmana, mewakili Kadis Tenaga Kerja Asahan Hermansyah, HMD dan Supervisor Irian Supermarket Kisaran.

RDP itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD Asahan Juliamin dan dihadiri sejumlah anggota Komisi B DPRD Asahan seperti Abdul Razaq, Nilawaty, Rippy Hamdani, dan Handi Apran Sitorus. Juliamin mengatakan, pihaknya merasa kecewa terhadap Irian Supermarket yang telah memberikan upah kepada karyawannya di bawah upah minimum kabupaten.

"Kalau begini kondisinya, Irian Supermarket Kisaran sudah nakal terhadap karyawannya. Hak yang menjadi normatif pun tidak dilaksanakan," ujar Juliamin.

Juliamin juga menyampaikan kekecewaannya terhadap CV Ritelindo, perusahaan bernaungnya Irian Supermarket Kisaran, tidak hadir dalam RDP, meski sudah tiga kali diundang. "Dua kali kita panggil, hanya diwakili dengan orang yang jabatannya tidak bisa mengambil keputusan. Seperti hari ini sama sekali tidak hadir," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, RDP ini mengimplementasikan Perda Kabupaten Asahan No  2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Perbup No 43 tahun 2018 tentang kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan publik tertentu.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kisaran Moch Faisal, mengatakan, hingga saat ini tidak seorang pun karyawan Irian Supermarket yang telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena belum ditandai dengan pembayaran.

"Mereka baru hanya mengajukan, belum resmi mendaftar, karena belum ada pembayaran iuran sebegai peserta BPJS Ketenagakerjaan," tegas Faisal.

Faisal mengaku, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) kedua kepada pihak manajemen Irian Market dan hingga kini perusahaan itu belum mengindahkannya.

Anggota Komisi D DPRD Asahan Rippy Hamdani juga mempertanyakan upah minimum yang diterima karyawan di Irian Supermarket Kisaran. Karena, standar minimum pengupahan sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mendapatkan informasi gaji yang diterima karyawan masih di bawah Rp2 juta. Inikan tidak sesuai dengan UMK. Belum lagi resi gaji juga tidak diterima. Perusahaan harus terbuka tentang hal ini, jangan sesuka hati saja," tegas Rippy.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi B Handi Apran Sitorus. "Ini sangat tidak wajar dan di luar batas kewajaran. Perlu ada rekomendasi dari DPRD kepada Pemkab Asahan, bila perlu kalau sudah terlalu banyak kesalahan yang kita temukan, rekomendasikan saja penutupan Irian Supermarket," tegas Handi Sitorus.

Menanggapi hal itu, HRD Irian Supermarket Kisaran Meriana Sinurat dan Supervisor Agus Irawan mengakui ada 80 karyawan yang bekerja di perusahaan mereka. Namun, mereka tidak bisa memberikan kepastian berapa jumlah karyawan yang telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait upah karyawan, Meriana mengatakan, jabatan sekelas HRD hanya di Irian Supermarket hanya menerima gaji Rp2,8 juta dan Supervisor hanya Rp3 juta. Kemudian dijelaskan juga bahwa karyawan Irian Supermarket memang tidak mendapatkan resi dalam setiap penerimaan gaji. (FAS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px