Log in

Tercium, Aroma Pungli di Dinas Lingkungan Hidup Karo

KONFIRMASI - Kabid Sumber Daya Mineral, Valentina br Sembiring ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya. KONFIRMASI - Kabid Sumber Daya Mineral, Valentina br Sembiring ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Kabanjahe,Sumatera Utara-andalas Meski Tim Saber Pungli sudah ada di mana-mana dan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK lagi gencar-gencarnya beraksi, aroma dugaan pungutan liar (pungli) tetap saja menjadi perbincangan hangat yang tidak habis-habisnya. Buktinya, dalam penarikan retribusi tambang galian C di Dinas Lingkungan Hidup Karo, terkait pajak retribusi yang ditarik sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 4/ 2013, tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terbilang nekad dengan berbagai dalih dan modus. Karena, disinyalir tidak semuanya masuk ke kas daerah alias ada pungutan liar (Pungli).

Menurut beberapa warga yang membuka galian C di daerah Kecamatan Payung dan Kecamatan Lau Baleng, Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Karo tiap hari meminta setoran maksimal Rp500 ribu. Sehingga keberadaan usaha galian C di wilayah Kabupaten Karo menjadi ladang pungli dinas tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerahKabupaten Karo. 

Setiap hari ada seseorang yang membawa faktur atau surat setoran pajak daerah (SSPD) Dinas Lingkungan Hidup, dan meminta bayaran. Dia mengaku pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Karo. Dia minta setoran lima DO Pasir sebesar Rp120 ribu, lima DO Batu sebesar Rp285 ribu dan uang jaga keamanan sebesar Rp150 ribu. "Jadi, kami setiap hari harus menyetor uang itu, jika ditotalkan hampir Rp500 ribu semuanya per hari,” ujar salah seorang pengusaha tambang, Rabu (11/10) kepada wartawan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Karo, Ir Timotius Ginting melalui Kabid Sumber Daya Mineral, Valentina beru Sembiring ST ketika dimintai konfirmasi di ruang kerjanya membantah adanya pungli di dinasnya.

“Itu gak ada, gak mungkin dari dinas kita ini, mungkin faktur atau blankonya itu dipalsukan. Sebab setiap blanko yang keluar ditandatangani kepala dinas dan distempel serta diporporasi. Blanko ada nomor urutnya, jadi gak sembarangan keluar,” bantahnya.

Terkait jumlah pasti pengusaha tambang yang membayar pajak sesuai data blanko yang dikeluarkan dinasnya. Pihaknya belum mengetahui pasti. “Nanti saja kalian balik lagi, soalnya pengusaha harus menyetor ke bank bukan ke dinas. Kecuali, jika mereka meminta tolong untuk dibayarkan,”ujarnya sambil menghitung jumlah blanko yang telah dikeluarkan pihaknya sembari mengakui kalau ada blanko yang belum di porporasi dari Dinas Pendapatan.

Total blanko yang sudah dikeluarkan sebanyak 1.150 lembar dengan rincian, galian C jenis pasir sebanyak 750 lembar blanko dan jenis batu sebanyak 400 lembar blanko terhitung sejak 2 minggu terakhir. “Sebenarnya dinas kami bakal tak mencapai target PAD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,2 miliar,"kelitnya.

Perhitungan resmi pajak 20 persen dari harga dasar penjualan atau nilai jual.  Dan itu tidak bisa main-main, di faktur itu, pengusaha yang tulis sendiri dan menyetornya."Kalau ada yang minta setoran berarti itu pungli,” ujarnya.

Ditambahkan, subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Kita menerima pembayaran pajak itu hanya melalui laporan dari pembeli dan pemilik lahan. “Jika masyarakat menemukan aktivitas pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai. Silahkan segera laporkan,” tutupnya. (RTA)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 80%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Oct 2017 31°C 22°C
  • 21 Oct 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px