Log in

Tagih Tunggakan Pedagang, PD Pasar MoU dengan Kejari Dairi

Plt Direktur PD Pasar Edward Hutabarat bersama Kejari Dairi Syahrul Juaksha Subuki memperlihatkan naskah kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara usai ditandatangani. Plt Direktur PD Pasar Edward Hutabarat bersama Kejari Dairi Syahrul Juaksha Subuki memperlihatkan naskah kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara usai ditandatangani.

Sidikalang–andalas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi terkait penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kerja sama kedua lembaga itu ditandai dengan penandatanganan naskah MoU oleh Plt Direktur PD Pasar Edward Hutabarat dengan Kepala Kajaksaan Negeri Dairi Syahrul Juaksha Subuki SH MH di kantor Kejari Dairi, Selasa (12/11) yang turut disaksikan perwakilan pedagang pasar Sidikalang  Halomoan Sihombing yang lebih  dikenal bernama Bolanda dan juga Bakhtiar Siregar.

PD Pasar juga memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Dairi  sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk penagihan piutang senilai Rp 3,9 miliar berupa iuran   layanan pasar (ILP) yang tertunggak dari pedagang terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019.

Plt Direktur PD Pasar Edward Hutabarat menyebut kerja sama dengan Kejaksaan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk perbaikan dan pembenahan PD Pasar Dairi yang merugi.

“Tidak ada niat untuk menakut-nakuti atau menyakiti pedagang, tetapi bagaimanapun juga piutang sebesar Rp3,9 miliar yang merupakan uang negara harus diamankan," sebut Hutabarat.

Edward, yang juga Inspektur Pemkab Dairi itu mengaku telah bekerja di PD Pasar selama tiga bulan sejak ditunjuk menjadi Plt Direktur pada awal Agustus 2019 lalu. Dalam kurun waktu tersebut, sosialisasi dan pendekatan telah dilakukan dan menghimbau pedagang yang menunggak untuk menyelesaikan kewajiban.

Sementara itu, Kajari Dairi Syahrul Juaksha Subuki mengatakan dengan penandatanganan kerja sama dan surat kuasa khusus (SKK), maka Kejaksaan Negeri Dairi menjadi kuasa hukum PD Pasar dalam penyelesaian permasalahan  dengan pedagang.

Pasar harus dikelola dengan baik  sehingga tidak sampai merugikan daerah dan mengganggu perkembangan ekonomi dan penagihan piutang merupakan bagian dari peningkatan kwalitas layanan pasar.

“Keikutsertaan kejaksaan dalam penyelesaian permasalahan jangan sampai disalahartikan. Kami hadir bukan sebagai alat tekan PD Pasar kepada pedagang, melainkan sebagai instrumen Negara untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan cara-cara persuasif," sebut Kajari.

Kegiatan penagihan akan diawali dengan sosialisasi, sehingga pedagang mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Untuk itu, Kejari berharap Halomoan Sihombing dan Bakhtiar Siregar yang hadir sebagai perwakilan pedagang dalam acara penandatanganan kerjasama, diharapkan menjadi corong memberi pengertian kepada pedagang yang lain.

“Sebagai figur yang dituakan diantara pedagang, dan juga yang telah menyelesaikan kewajiban, diharapkan kerjasama Pak Sihombing dan Pak Siregar untuk ikut memberi pemahaman kepada pedagang yang lain tentang hak dan kewajiban," harap Kejari.

Disebutkan, dari nilai Rp 3,9 miliar piutang, sebahagian besar diharapkan akan tertagih dalam kurun waktu dua bulan. Selain melakukan penagihan, kedepan akuntan publik akan dihadirkan untuk melakukan audit. Akar permasalahan yang menjadi penyebab PD Pasar merugi dan besarnya piutang juga akan ditelusuri. (GOL)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px