Log in

Setelah Dua Kali Tertunda, Bupati Karo Akhirnya Sampaikan Nota Pengantar Ranperda LPjP 2018

BUPATI Karo Terkelin Berahmana menyampaikan nota pengantar Ranperda tentang LPjP APBD TA 2018 pada sidang paripurna DPRD Karo. BUPATI Karo Terkelin Berahmana menyampaikan nota pengantar Ranperda tentang LPjP APBD TA 2018 pada sidang paripurna DPRD Karo.

Kabanjahe-andalas Setelah dua kali gagal karena kehadiran anggota DPRD Karo tidak memenuhi kuorum, rapat paripurna DPRD Karo dengan agenda penyampaian nota pengantar Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Kato Terkelin Brahmana akhirnya digelar, Rabu (10/7) di gedung DPRD setempat.

Sebelumnya, paripurna sudah diagendakan dua kali namun gagal karena kehadiran anggota DPRD Karo hanya 9 orang dari 35 orang jumlah anggota DPRD Karo. Namun setelah dihadiri 28 orang anggota dewan, Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti didampingi dua Wakil Ketua DPRD Karo yakni Effendy Sinukaban dan Inolia Br Ginting, membuka rapat paripurna, Rabu (10/7) sekira Pukul 12.32 WIB dan dikabarkan lanjut sampai malam hari.

Dalam nota pengantar tersebut, Bupati Karo Terkelin Berahmana menyampaikan, realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.495.138.180.133 atau 110.86 persen dari anggaran pendapatan yang ditargetkan. Realisasi Belanja terserap sebesar Rp1.143.292.243.532 atau 84,89 persen dari anggaran belanja yang ditargetkan.

Realisasi transfer terserap sebesar Rp254.497.570.720 atau 99,82 persen. Surplus sebesar Rp97.348.366.080. Realisasi Pembiayaan Netto Pemkab Karo tahun anggaran 2018 sebesar Rp252.824.313.465 atau 100 persen. Silpa tahun anggaran 2018 sebesar Rp350.679.545.

Neraca dari Asset sebesar Rp2.543.254.911.296 dan kewajiban sebesar Rp6.215.186.497 dan Ekuitas sebesar Rp2.528.039.724.799. Laporan Operasional menyajikan Ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas Pemkab Karo tahun anggaran 2018 menyajikan Surplus LO sebesar Rp172.599504.756.

Selanjutnya, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan kenaikan dan penurunan ekuitas dan ekuitas akhir Pemkab Karo tahun 2018 Rp2.528.039.724.799 dan Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transitoris. Saldo akhir Kas Pemkab Karo 2018 sebesar Rp350.116.260.679.

Kabupaten Karo memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan LHP BPK RI tahun anggaran 2018 atas Laporan Keuangan Pemkab Karo tahun anggaran 2018 Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019.

Usai Bupati Karo menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang LPjP APBD tahun anggaran 2018, anggota dewan yang hadir sepakat rapat paripurna dilanjutkan pada Kamis (11/7) dengan agenda tanggapan dari masing-masing fraksi.

“Kami (Pemkab Karo, red) telah bekerja keras, namun untuk saat ini masih mendapat opini WDP. Ke depan akan lebih maksimal lagi sehingga bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP). Kita akan segera sempurnakan soal aset dan administratif yang menjadi titik kelemahan sehingga belum mendapat WTP. Kita akan bekerja lebih maksimal lagi agar administratif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara," ujar Bupati kepada andalas saat keluar dari gedung DPRD Karo. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px