Log in

Semakin Merah, Pemkab Karo dan Satgas Diminta Lebih Serius

  Pemkab Karo dan Satgas Penanganan Covid diminta lebih serius memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.(andalas/robert tarigan) Pemkab Karo dan Satgas Penanganan Covid diminta lebih serius memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Dua minggu terakhir angka pertumbuhan kasus Covid-19 di Kabupaten Karo mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah baik eksekutif, legislatif dan TNI serta Polri termasuk jajaran Kepala Desa dan relawan sudah bekerja keras, tetapi hasilnya malah semakin merah (64 positif).

"Jangan sampai dana puluhan miliar terbuang percuma, sementara di lain sisi pencegahan tidak maksimal dilakukan," kata anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu SH menjawab andalas, Minggu (02/08/2020) di Kabanjahe.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, kata dia, saat ini masyarakat sudah melakukan kegiatan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. "Banyak kerumunan di pasar dan tempat wisata serta hiburan. Sayangnya banyak yang tidak mengenakan masker. Ini sangat rawan terjadi penularan," jelasnya.

Pemerintah sebagai regulator dan pemilik kewenangan harusnya tetap fokus dan konsisten dalam mencegah penyebaran Covid-19, namun justru kita lihat, sepertinya kita mulai menganggap biasa. Sehingga disaat seperti ini, sebenarnya sungguh sangat berbahaya, ungkapnya.

Padahal dalam masa tiga bulan pertama sejak kasus pertama dicatatkan, berbagai upaya pemutusan rantai infeksi masih terlihat dilakukan dengan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Namun perlahan hal-hal itu tidak lagi banyak ditelateni, masyarakat membandel, pemerintah mulai melonggarkan aturan. "Pada keadaan seperti ini, pemerintah dan Satgas Covid-19 terlihat kehilangan momentum dan seolah upaya yang dilakukan lebih dari 2 bulan pertama tersebut sia-sia," ungkap dia.

Satgas penanganan Covid-19 juga terkesan jalan sendiri-sendiri. Firdaus Sitepu mengeritik sikap Pemkab Karo yang terkesan tak transparan mengenai penggunaan anggaran penangana Covid-19. Tidak itu saja, bantuan dari pihak swasta juga tak pernah dipublikasikan.

“Pemkab seharusnya lebih transparan lagi. Kalau serba tertutup ini malah menyulitkan penanganan corona. Sengkarut anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Karo jauh-jauh hari sudah diingatkan berbagai elemen masyarakat termasuk media ini,' sebut politisi Partai Golkar itu.

Dia menilai ada kontradiksi antara besarnya anggaran dengan upaya pencegahan yang dilakukan Pemkab Karo dan Satgas Covid-19. “Alokasi anggaran tinggi tapi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah,” katanya.

Dia menilai pengelolaan informasi publik yakni dokumen anggaran sangat buruk. Dokumen rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran tidak pernah dibuka secara luas kepada publik.“Dokumen refocusing penanganan Covid-19 sampai hari ini tidak dapat diakses oleh masyarakat, termasuk oleh legislatif,” tutur Firman Firdaus Sitepu.

Sepatutnya Pemkab Karo terbuka, apalagi transparansi anggaran publik diatur dalam Peraturan LKPP nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Serta UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kalau mengelola informasi publik saja buruk, sulit berharap kerja Pemkab Karo dan Satgas selama pandemi bisa baik,” tegasnya. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C