Log in

Ribuan Pegawai Dinkes Karo Ancam Mogok Kerja


BOK Kerap Dipotong

Kabanjahe-andalas Kabar buruk kembali menerpa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karo. Seribuan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatn Karo ancam mogok kerja karena Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di setiap Unit Pelayanan Teknis (UPT)Puskesmas kerap dilakukan pemotongan dengan besaran yang berfariasi.

Pasalnya, BOK yang disalurkan Kementerian Kesehatan RI miliaran rupiah untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas, lagi-lagi diduga dijadikan ajang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di Dinas Kesehatan Karo.

Menurut sumber di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, selama tiga tahun terakhir dana BOK diutak-atik oknum tertentu di dinas tersebut untuk kepentingan oknum dan pribadi. "Untuk menguatkan tudingan itu, sangat mudah sekali, buktinya hampir di semua Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Karo masih ditemui kekurangan obat dan sarana prasarana kesehatan," kata sumber yang tidak mau disebut identitasnya, Kamis (16/5).

"Dan jika pasien datang berobat, kerap hanya merujuk perawatannya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe atau ke RSU swasta, serta tidak sedikit pula Puskesmas disebut-sebut menelantarkan pasiennya. Kemana dana BOK yang miliaran setiap tahun,” ujar sumber.

Ironisnya, sambung sumber, keberadaan puskesmas pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Poliklinik Bersalin Desa (Polindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Karo, yang sebelumnya dibangun dengan biaya ratusan juta rupiah, tidak berfungsi sama sekali dan hanya berdiri sebagai bangunan mubazir. "Hanya satu dua saja yang difungsikan," tambahnya.

Anehnya lagi, tidak sedikit masyarakat enggan berobat ke Puskesmas malah minta dirujuk ke rumah sakit ternama di daerah itu, sehingga patut diduga pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah di daerah itu, bisa dibilang belum maksimal.

“Dana BOK sering dimanipulasi dengan kegiatan-kegiatan fiktif dan tidak jelas. Bisa disimpulkan kegagalan kebersihan di pedesaan misalnya, akibat dana BOK tidak digunakan sebagamana harusnya karena dana BOK saling berkaitan dengan kebersihan di pedesaan,” tudingnya.

Anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu ketika dimintai pendaatnya, mengatakan, tujuan umum BOK adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yag lebih baik di wilayah kerja, yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat, mendukung pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah.

Dia juga membenarkan, anggaran pengadaan obat setiap tahun ditampung di APBD Karo. "Yang paling saya khawatirkan bukan masalah mark up harga obat, karena jelas sudah diatur melalui peraturan Menteri. Tetapi disinyalir ada pengurangan kuantitas obat. Ini apakah betul dana sebesar itu dibelanjakan semua atau masih ada sisa, kalau ada sisa kemana disimpan dan berapa jumlahnya, jangan ada ditutup-tutupi,” ujarnya.

Untuk itu, Dinas Kesehatan perlu diaudit Inspektorat Kabupaten Karo. Seandainya dana BOK ada yang disalahgunakan maka harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Sebab, kasihan masyarakat yang selalu berada di posisi yang dirugikan.

"Tidak zamannya lagi permainan kong kalikong kepala Puskesmas dengan pihak dinas. Yang menjadi korban masyarakat, karena dana besar BOK menguap setiap tahun. Otomatis program tidak berjalan di lapangan,” ketusnya.

Sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan dr Irna Safrina S Meliala MKes berkali-kali didatangi di kantornya di Jalan Kapten Selamat Ketaren, Kabanjahe tidak berhasil ditemui. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif. Demikian juga dr Johanis Sitepu mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan yang menangani Dana BOK sangat sulit ditemui. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px