Log in

Reses DPRD Tebing Tinggi Diduga Rugikan Negara Rp1,4 M


Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Tebing Tinggi,Sumatera Utara-andalas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kegiatan reses DPRD Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 belakangan jadi pembicaraan khalayak. Pasalnya, sudah lima bulan sejak temuan BPK itu tidak ditindaklanjuti, padahal kerugian negara akibat penyimpangan praktik reses diduga mencapai Rp1,4 miliar.

Sejumlah keterangan yang berhasil dihimpun, Kamis (12/7),  menyebutkan pada TA 2017, DPRD melaksanakan kegiatan reses dengan penganggaran dana mencapai Rp2,5 miliar lebih. Setiap reses dialokasikan Rp887 juta, dengan pelaksanaan reses tiga kali dalam setahun. Sesuai ketentuan yang mengatur soal itu, pelaksanaan reses harusnya dilakukan dan didanai oleh Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Anggota DPRD yang melaksanakan reses hanya terima bersih, tanpa memegang sepeser pun uang reses.

Namun, dalam praktiknya di DPRD Kota Tebingtinggi selama 10 tahun terakhir, kegiatan reses langsung dilakukan anggota DPRD. Mereka mengambil dana reses dan melaksanakannya secara mandiri dengan menyertakan staf Sekretariat Dewan secara terbatas. Dari praktik seperti inilah banyak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dan manipulasi peserta reses.

Misalnya, harusnya peserta reses di kelurahan sebanyak 300 orang dengan dana transportasi Rp50 ribu/orang atau reses kecamatan harus di hadiri 100 orang dengan dana transportasi Rp100 ribu/orang. Tapi praktik itu tak dilaksanakan. “Gara-gara persoalan inilah kabarnya Pemko Tebing Tinggi tak mendapat predikat WTP,” ujar sumber yang pernah bekerja di DPRD Kota Tebing Tinggi.

Diungkapkan pasca dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, sudah hampir lima bulan tuntutan pengembalian dana reses belum dipenuhi anggota DPRD Kota Tebing Tinggi. LHP itu kesannya dianggap sepele DPRD Kota Tebing Tinggi, padahal nilainya cukup fantastis, karena hingga kini pengembalian dana belum dilaksanakan. Diakui, LHP BPK RI itu hanya diterima secara terbatas, yakni kepada pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD dan Pemko Tebing Tinggi.

Wakil Ketua DPRD M Hazly Azhari membantah dengan mengatakan prosedur reses dilakukan sesuai peraturan yang ada, jika pun ada penyimpangan, itu perbuatan oknum. Dia juga membenarkan sudah menerima LHP BPK RI, namun mengakui belum membaca hasil LHP itu, karena baru diterima bulan Ramadan.“Kalau reses itu semua dari Sekretariat DPRD. Untuk LHP tersebut saya sudah mengetahui,” terang M Azhari melalui telepon selulernya.

Sedangkan, Sekretaris DPRD M Saat Nasution, saat dikonfirmasi, menyatakan belum mengetahui adanya persoalan itu. “Demi Allah saya belum tahu cerita tentang itu, tapi nanti saya selidiki dulu kebenarannya,"kata Sekwan M Saat Nasution yang baru beberapa bulan menjabat. (SNI)

27°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 80%

Wind: 14.48 km/h

  • 21 Nov 2018 28°C 22°C
  • 22 Nov 2018 26°C 22°C

Banner 468 x 60 px