Log in

PP dan IPK Palas Tolak Keras Gerakan People Power

Ketua DPD IPK Palas Safran Oloan Nasution - Ketua MPC PP Palas H Nukman Harahap Ketua DPD IPK Palas Safran Oloan Nasution - Ketua MPC PP Palas H Nukman Harahap

Sibuhuan-andalas Dua organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Padang Lawas (Palas) yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) menolak keras adanya gerakan People Power menjelang dan saat pengumuman hasil Pemilu 2019. Sebab, gerakan tersebut dinilai rentan dengan perpecahaan yang berdampak buruk terhadap kenyamanan di tengah masyarakat.

"Kami dari OKP Pemuda Pancaila dan IPK Kabupaten Palas, menolak dengan keras rencana gerakan People Power karena akan berdampak memecah belah persatuan dan kesatuan," tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila Palas Nukman Harahap alias Okong bersama Ketua DPD IPK Palas Safran Oloan Nasution alias Bung Oloan di Sibuhuan  usai mengikuti upacara peringatan Harkitnas, Senin (20/5).

Karena itu, Okong menyerukan kepada semua kader PP dan masyarakat Kabupaten Palas untuk menolak keras gerakan People Power yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019. Gerakan People Pawer, kata Okong, betentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan azas demokrasi.

"Indonesia adalah negara berazaskan demokrasi dan berpegang teguh pada UUD 1945. Negara kita menjunjung etika, berkeTuhanan Yang Maha Esa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa," kata Okong.

Menurut dia, segala bentuk yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ada yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu, lanjut Okong, sebaiknya semua pihak dapat menyelesaikannya secara konstitusional.

"Jika dinilai ada kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, hendak diselesaikan melalui jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, tidak dengan tindakan atau cara-cara yang dapat menimbulkan gesekan dan peroecahaan bagi sesama anak bangsa," tegas Okong.

Senada dengan Okong, Ketua DPD IPK Kabupaten Palas Safran Oloan Nasution alias Bung Oloan dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan rencana gerakan People Power.

"Jka ada ketidak puasaan dengan hasil Pemilu, tentu ada aturan dan mekanisme dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan cara gerakan massa yang menimbulkan ketidak kondusifan bagi semua elemen masyarakat," kata Oloan.

Dia menambahkan, gerakan People Power itu jelas tidak sesuai dengan azas demokrasi di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, semua pihak harus dapat menahan diri, tidak terkontaminasi terhadap gesekan yang belum tentu kebenarannya.

"Atas nama IPK, mari kita jaga kekondusifan bersama, jangan memperkeruh suasana yang sudah kondusif. Kita hormati keputusan KPU yang akan mengumumkan hasil Pemilu 2019. KPU adalah lembaga resmi penyelengga pemilu, sehingga mari kita tunggu hasil rekapitulasi KPU nantinya," ajak Oloan.

"Seluruh elemen masyarakat kita harapkan tidak mudah terpancing dengan ajakan atau hasutan gerakan People Power. Sebab, gerakan ini berpotensi memicu perpecahan bangsa dan antar sesama anak bangsa di negeri yang kita cintai ini," pungkasnya. (ISN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px