Log in

Polemik Sidak ke PT TBS, BKD DPRD Diminta Segera Beri Penjelasan

Saat terjadi keributan antara Anggota Komisi I DPRD Madina Asmaruddin Nasution dengan security PT TBS yang tidak memperkenankan masuk ke areal perusahaan karena tidak dapat menunjukkan SPT. Saat terjadi keributan antara Anggota Komisi I DPRD Madina Asmaruddin Nasution dengan security PT TBS yang tidak memperkenankan masuk ke areal perusahaan karena tidak dapat menunjukkan SPT.

Madina-andalas Akibat viralnya video yang beredar di media sosial facebook terkait adanya keributan antara salah satu oknum anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dengan security perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) di Kecamatan Natal menuai perhatian dari kalangan masyarakat.

Pro kontra di tengah masyarakat terjadi dalam menyikapi akar masalah yang diketahui penyebab terjadinya keributan atau debat mulut ini dikarenakan oknum anggota DPRD Madina tersebut tidak diperkenankan security untuk masuk ke dalam areal perusahaan disebabkan tidak dapat menunjukkan Surat Perintah Tugas (SPT).

Kuasa Hukum PT TBS Ridwan Rangkuti SH saat dikonfirmasi andalas via seluler, Selasa (12/11), menjelaskan bahwa sesuai keterangan security, saat oknum anggota Komisi I DPRD Madina yang diketahui Asmaruddin Nasution datang dan meminta masuk guna melakukan survei lokasi ke dalam kebun, ditolak security karena tidak dapat menunjukkan SPT-nya.

Lalu, lanjutnya, karena tidak diperkenankan security oknum DPRD tersebut masuk, maka terjadilah keributan sehingga sempat keluar bahasa yang tidak pantas dari mulut seorang anggota DPRD sembari marah-marah kepada security dan dibalas kembali oleh security. Hingga akhirnya oknum anggota DPRD Madina dan rombongan pergi meninggalkan lokasi pintu masuk PT TBS.

"Kita sangat menyayangkan kejadian ini, karena apabila ada pemberitahuan sebelumnya dan dilengkapi SPT serta tidak pada hari libur, pasti hal ini tidak akan terjadi. Seperti yang sama-sama kita ketahui semua pasti ada prosedur dan peraturannya yang mengatur di negara ini, tidak bisa semua dilakukan dengan semena-mena dan ada PP No 12 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD yang mengaturnya," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Madina dari PAN Asmaruddin Nasution saat dikonfirmasi di ruang rapat Komisi I DPRD Madina menjelaskan terkait insiden itu. Kunjungan dilakukan spontanitas karena ada keluhan warga Kecamatan Natal, sehingga dia bersama dua anggota DPRD lainnya sepakat untuk meninjau lokasi sengketa di PT TBS.

Asmaruddin menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke Camat Natal, sidak yang dilakukan itu menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketika dipertanyakan hasil rumusan RDP apakah perlu dituangkan dalam bentuk surat, Asmar menjawab, tidak diperlukan jika menyangkut masyarakat. "Tidak ada bagi DPRD hari libur, kapan saja dimana saja DPRD itu harus bekerja," ujarnya.

Kemudian saat dipertanyakan apakah sidak itu telah sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) atau protokoler, Asmaruddin Nasution menjawab bahwa terkait sidak ini bukan masalah aturan protokoler anggota DPRD.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Madina Sobir Lubis SH saat dipertanyakan apakah ada kegiatan anggota Komisi I DPRD Madina ke zona III wilayah Pantai Barat, Sobir Lubis membenarkan ada kegiatan tanggal 8-10 November 201. "Komisi I DPRD Madina memang sedang melakukan peninjauan dan monitoring di bidang pendidikan di wilayah Pantai Barat Madina yang masuk dalam wilayah III Kabupaten Madina," kata Sobir Lubis.

Terkait adanya oknum anggota Komisi I DPRD Madina yang pergi ke PT TBS di Desa Sikara kara, Kecamatan Natal, Sobir Lubis mengungkapkan, pihaknya tidak pernah membatasi hak politik anggota dan tidak bisa memberikan teguran ataupun sanksi.

Menyikapi polemik ini, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Madina M Syawaluddin berharap agar Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Madina segera memberikan penjelasan terkait tindaklanjut dari sikap anggota Komisi 1 DPRD Madina yang terlihat seperti super body pada sidak yang tidak disertai dengan SPT dari pimpinan DPRD Madina.

"Sebab dari informasi yang kita, SPT dari Ketua DPRD Madina kepada Komisi 1 ke zona III wilayah pantai barat itu untuk melakukan peninjauan dan monitoring di bidang pendidikan di Pulau Tamang dan dari kejadian ini oknum tersebut disinyalir tidak menjalankan tugas sesuai yang tertuang dalam SPT," katanya. (JBL)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px