Log in

Perbup Karo Nomor 49/2018 Menuai Kritik

PARA pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karo saat mengenakan pakaian seragam berciri khas adat karo. PARA pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karo saat mengenakan pakaian seragam berciri khas adat karo.

Kabanjahe-andalas Peraturan Bupati (Perbup) Karo Nomor 49 tahun 2018 tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Pemkab Karo menuai kritikan dan pro kontra.

Seorang sumber di Kantor Bupati Karo, Kamis (14/3) siang, menilai sah-sah saja dilakukan kenaikan tunjangan tersebut, namun besaran TPP tidak harusnya mengindahkan asas proporsionalitas. Kenaikan signifikan TPP itu melupakan prinsip keadilan karena adanya ketimpangan penghasilan antar-ASN di lingkungan Pemkab Karo.

Sumber yang enggan disebut namanya itu, mengaku, pemerintah daerah dapat saja memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Dengan “pembiaran” besaran TKD atau TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing tanpa klaster atau persentase besaran kemampuan keuangan daerah, hal ini dapat menimbulkan “kecemburuan” antar ASN lintas OPD di lingkungan Pemkab Karo," lontarnya.

Harus dipahami unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Karena kenaikan itu cenderung mengabaikan keadilan dan ada potensi kesana unsur-unsur tipikor," jelasnya lagi.

Sementara, beragamnya jumlah tingkatan grade dalam perhitungan besaran TPP menghasilkan ketimpangan penghasilan antar-ASN di lingkungan Pemkab Karo.

“Mereka yang secara regulasi dari gaji dan tunjangan-tunjangan lain juga besar, masih mendapatkan TPP yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan para pegawai di level jabatan yang lebih rendah, bagaimanapun kinerjanya,” tuturnya.

Selain itu, evaluasi penerapan TPP seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah guna menakar efektivitas kebijakan tersebut sebelum menaikkan besarannya setiap tahun. “Asas proporsionalitasnya hilang. Ketimpangan ini juga mengkhianati amanat UU ASN yakni pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN serta menjamin kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo Sarjana Ginting, mengecam keras kenaikan tunjangan sesuai Perbub nomor 49 Tahun 2018.

Jika kita melihat dari kondisi rill perekonomian saat ini, dimana banyak rakyat yang hidup dalam kesusahan, harga-harga pertanian anjlok, tentunya kurang pas dengan situasi terkini menaikkan tunjangan.

"Tahun kemarin gaji dan tunjangan anggota DPRD yang dinaikkan, sekarang pejabat Pemkab Karo. Sungguh miris," ketusnya.

“Terlepas dari apapun alasannya di saat ekonomi terpuruk, kenaikan tunjangan melalui Perbub yang ditandatangani Bupati Karo akhir Desember 2018 itu patut dikecam, mengingat kinerja OPD masih sering mendapat sorotan berbagai elemen masyarakat karena tidak adanya prestasi kerja, minim terobosan, dan Silpa yang tinggi,” jelasnya.

Menyinggung sistem penggajian, dan sistem pemberian tambahan penghasilan terhadap ASN (yang tidak seragam) dalam satu daerah, berpotensi menurunkan semangat kerja, karena beda beban kerja antar OPD.

"Kalau kenaikan tunjangan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekdakab Karo masih diterima akal sehat, tapi kalau untuk pejabat lain di luar itu patut dipertanyakan, karena bisa menimbulkan rasa ketidakadilan antar OPD," tandasnya.

Ia mencontohkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tipe B tapi tunjangannya lebih besar dari BPBD yang tipe A. Demikian pula kenaikan penghasilan berupa tunjangan khusus Kepala BPKAD Kabupaten Karo yang sangat tinggi di kisaran Rp40 juta-an. Kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan dinas lain, yang jika dipukul rata antara Rp5 juta hingga 12 juta.

"Ini berpotensi menimbulkan kecumburuan antar OPD yang berbeda," ujar Ginting sembari menyinggung hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman terhadap produk pelayanan administrasi di lingkungan Pemkab Karo dari 63 produk nilainya sangat rendah dan sungguh sangat mengecewakan. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px