Log in

Pemkab Karo Harus Berani Keluar dari Zona Nyaman

KELUARGA - Sekretaris DPP Keluarga Besar Muslim Karo Indonesia (KAMKA) Jakarta, Imran Sinulingga saat bersama keluarga. KELUARGA - Sekretaris DPP Keluarga Besar Muslim Karo Indonesia (KAMKA) Jakarta, Imran Sinulingga saat bersama keluarga.

Masyarakat Semakin Kritis

Kabanjahe,Sumatera Utara-andalas Saat ini masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Masyarakat semakin berani mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan kian berani melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

“Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati Karo beserta seluruh jajaran ASN Pemkab Karo mempunyai kemampuan inovasi serta menyadari fungsi dan tugas pokoknya, agar tidak menjadi bagian dari pola masa lalu atau terlindas kemajuan zaman,” ujar praktisi hukum Imran Sinulingga SH, Kamis (18/10).

Untuk itu, Sekretaris DPP Keluarga Besar Muslim Karo Indonesia (KAMKA) Jakarta itu minta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Karo harus peka dan responsif terhadap berbagai persoalan, terutama menyangkut kepentingan masyarakat banyak. "Upaya itu, mesti dilakukan agar berbagai persoalan terjadi di lingkungan masyarakat bisa terakomodir dan terselesaikan secara tepat dan cepat,"katanya.

OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Karo harusnya mampu melakukan terobosan konkret. Semua itu demi percepatan dan pemerataan pembangunan di segala bidang. “Tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang beragam permasalahan, apalagi ke depan tantangan daerah ini makin berat dan kompleks. Tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, pembangunan akan stagnan,”katanya.

Jangan lagi seperti selama ini, Pemkab Karo dan DPRD terkesan asyik berada di zona nyaman masing-masing. "Buktinya, hingga sekarang belum ada satu pun terlihat dan dirasakan terobosan dilakukan OPD Pemkab Karo, mirisnya lagi DPRD cenderung bungkam melihat kondisi tersebut,"kecam Imran.

Lebih jauh diuraikannya, kinerja Pemkab Karo dinilai belum maksimal, ditengarai akibat tidak maksimalnya pengawasan DPRD. Pengawasan DPRD Karo terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Pemkab di bidang administrasi publik, keuangan, pencapaian fisik dan politik, baik kuantitas maupun kualitas sangat lemah sekali.

Padahal dalam sistem pemerintahan demokrasi, kata pengacara di Jakarta ini, pengawasan legislatif merupakan salah satu indikator pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. “Tidak optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD sekarang menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Pantas saja sekarang ini, bila Tanah Karo menjadi sorotan nasional dalam dalam berbagai kasus, khususnya penanganan relokasi pengungsi Sinabung yang dinilai sangat lambat,” lontarnya.

Sudah beberapa kali aksi warga pengungsi, namun respon dari DPRD sama sekali tidak terlihat. Demikian juga BPBD Karo yang menjadi leading sector penanganan pengungsi, terkesan bekerja lambat, lebih sering rapat-rapat dari pada mengeksekusi program. “Kesan di masyarakat, didemo dulu baru bekerja,” kecamnya.

Kalau fungsi kontrol dari legislatif maksimal, tidak perlu warga atau pengungsi ramai-ramai turun ke jalan berteriak-teriak mempertanyakan hak-hak mereka. Anggota dewan dari seluruh dapil harusnya bisa menjadi tempat bertanya, apa dan bagaimana relokasi mandiri, kenapa lambat progressnya. "Jambur di setiap desa kan ada, bisa dimanfaatkan runggu mencari solusi setiap masalah. Demikian juga hal-hal lain, kan bisa ditanya ke wakil rakyat,"imbuh Imran.

Tidak masanya lagi membuang-buang waktu, kurangi kegiatan sifatnya seremonial, segeralah berbenah, lakukan kegiatan pembangunan konkret dan responsif. Sehingga lahir keputusan yang baik bagi perencanaan pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. “Semua keluhan maupun persoalan terjadi di tengah masyarakat harus mampu diinventarisir OPD Pemkab Karo termasuk para camat sebagai garda terdepan pemerintah. Baik menyangkut infrastruktur jalan, drainase, pendidikan, kesehatan maupun lainnya,” ungkapnya.

Ditambahkan, riuh rendahnya protes warga khususnya warga pengungsi korban erupsi Sinabung, maupun desa-desa terdampak terhadap sejumlah program dan tidak bergemingnya instruksi pimpinan kebawah, seperti keluhan rakyat yang tidak ada langkah cepat dan terukur dari instansi terkait.

Koordinasi antarOPD dan kewilayahan sangat minim sehingga yang muncul adalah terkesan jalan sendiri-sendiri. Ego lintas sektoral masih dominan. "Yang terpenting ketegasan saja dari atas. Bagaimana pimpinan, seperti apa instruksinya. Kalau hanya sekadar diminta dikaji, ya dikaji. Setelah itu kenyataannya tidak ada aksi di lapangan. Intinya, ketegasan bupati sangat dibutuhkan,” simpulnya. (RTA)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 19 Nov 2018 28°C 23°C
  • 20 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px