Logo
Print this page

Pemberhentian 16 Parades Sei Simujur Langgar Aturan

Kepala Dinas PMPD Batu Bara Radiansyah F Lubis saat memberikan keterangan kepada wartawan. Kepala Dinas PMPD Batu Bara Radiansyah F Lubis saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Batu Bara-andalas Pemberhentian 16 perangkat desa (Parades) di Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara kini menemui titik terang. Pemberhentian Parades yang hanya mengandalkan selembar petikan surat kepurusan (SK) kepala desa setempat ternyata melanggar ketententuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Batu Bara Radiansyah F Lubis SSos menegaskan, SK pemberhentian Parades yang tidak dilengkapi rekomendasi tertulis Camat adalah pelanggaran.

"Itu diatur dalam Permendagri No 83 tahun 2015 yang diubah menjadi Permendagri No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," kata Radiansyah menjawab wartawan usai rapat pembahasan pemberhentian 16 Parades Sei Simujur di Aula Kantor Desa Sei Simujur, Selasa (7/4).

Hadir dalam rapat itu, Camat Laut Tador Adil, Kades Sei Simujur Sutimin, Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batu Bara Ariyanto, Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta Parades yang diberhentikan.

Dalam rapat itu, 16 Parades melalui juru bicaranya Murdianto, mengaku keberatan atas sikap Kades yang memberhentikan mereka secara sepihak serta tanpa didasari musyawarah. Dia menilai, pemberhentian 16 Parades tidak sesuai dengan peraturan.

Sekretaris PPDI Batubara Ariyanto juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, pemberhentian Parades tidak dilandasi aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Ariyanto meminta Kades Sei Simujur segera membatalkan SK tersebut. Bila tidak maka kasus tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke PTUN.

"Kami minta hari ini juga Kades Sei Simujur membatalkan SK pemberhentian 16 Parades, kalau nggak juga maka kasus ini akan kita bawa ke PTUN," tegas Ariyanto.

Meski sebelumnya Kades Sei Simujur Sutimin berkilah bahwa pemberhentian 16 Parades atas dasar musyarawah dengan parades sebelumnya, namun akhirnya Kades mengaku kebijakannya keliru. "Iya, saya nggak begitu paham tentang-undang (peraturan) tentang pemberhentian perangkat desa," kata Sutimin.

Disinggung kesediaannya membatalkan SK pemberhentian 16 perangkat desanya, Sutimin mengaku pihaknya tinggal menunggu keputusan Kadis BPMPD.

Sementara itu, Camat Laut Tador Adil menegaskan bahwa pemberhentian 16 Parades Sei Simujur tanpa rekomendasi tertulis darinya. "Nggak ada saya terbitkan rekomendasi, yang ada cuma Kades berkonsultasi, cuma saja saya minta Kades fokus dengan penanganan Covid-19," ungkap Camat.

Sekedar informasi, Kades Sei Simujur memberhentikan 16 Parades sekaligus dan sepihak. Dalam proses pemberhentian tersebut, Sutimin tidak menyebutkan landasan hukum serta alasan pemberhentian. Kades yang baru tiga bulan menjabat itu hanya bermodal selembar petikan surat keputusan (SK) untuk memberhentikan 16 Parades tersebut. (SUSI)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com