Log in

Pegawai Ungkap Kebobrokan Kinerja Dinas PUPR Langkat


Demo FBRRKAL Direspon Kejari Langkat

Langkat-andalas Kontraktor lokal diwadahi Forum Bersatu Rekan–rekan Konstruksi Anak Langkat (FBRRKAL), jumlahnya seratusan bertekad akan terus melakukan aksi demo sampai Kadis PUPR Langkat, mengubah strategi manajemen persengkongkolan kavling proyek untuk kroni-kroninya.

Tekad FBRRKAL itu bukan sebatas gertak sambal, walau menggelar demo, Senin (13/11) untuk kedua kalinya dan kembali tidak diterima pimpinan DPRD Langkat maupun Kadis PUPR, dengan alasan para wakil rakyat tugas luar termasuk dinas.

Namun demikian para pendemo masih bersyukur karena masih ada yang peduli. Mereka diterima Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Andre Ridwan SH MH didampingi Kasi Intel M Yusuf MH, mempersilahkan mereka untuk menyampaikan uneg – unegnya.

Kajari merespon harapan ratusan pendemo diwakili Wakil Ketua Kadin Langkat Elvian SH, Ir Kaban dari Gapensi dan Safril SH dari tokoh masyarakat/ mantan anggota DPRD Langkat. Masing–masing melaporkan permasalahan di Dinas PUPR Langkat.

Kepada wartawan, usai menerima perwakilan pendemo, Kajari mengatakan tentang adanya indikasi permainan lelang proyek di Dinas PUPR Langkat untuk menggagalkan kontraktor lokal mendapatkan/memenangkan tender.

Kemudian, menurut Kajari, sesuai laporan tadi terkait fee 16% dibayar di depan oleh kontraktor dan lain–lain terkait permasalahan di Dinas PUPR itu. Bila perkaranya terbukti tim kejaksaan akan terjun untuk melakukan pemeriksaan.

Pegawai PUPR Langkat Orasi
Demo FBRRKAL untuk kali kedua tidak saja semakin banyak rekanan lokal ikut bergabung, melainkan juga banyak mendapat simpati tokoh masyarakat. Salah satunya Syafril SH, mantan Ketua DPC PDIP/ mantan anggota DPRD Langkat.

Amir, pegawai Dinas PUPR Langkat pernah menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pimpro Dinas tersebut tanpa tedeng aling-aling sebelum diterima Kajari didampingi Syafril, menyampaikan orasinya mengungkap bobroknya kinerja pejabat di Dinas PUPR Langkat.

Banyak perusahaan sehat/ bonafide di Langkat mampu memenuhi/ mengikuti persyaratan lelang proyek secara kompetitif. Namun adanya intervensi yang tidak adil dari oknum PUPR, menyebab banyak kontraktor lokal digugurkan penawaran proyek dengan cara mengada–ada.

Padahal, sebut Amir, Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 tentang pengadaaan barang/ jasa pemerintah dan perubahan Perpres No 4/2015 Pasal 5 menyebutkan, pengadaan barang jasa harus efisien, efektif, transparan, dan bersaing tanpa intervensi adil dan akuntabel.

Namun dalam praktiknya Perpres mengatur lelang/tender proyek secara terbuka di internet melalui LPSE dikelola Wahyu Budiman, terkesan mengabaikan Perpres tersebut. Sejumlah contoh kecil diungkapkannya, seperti kotornya permainan praktik lelang/tender di PUPR Langkat diperankan Wahyu Budiman disebutkan selaku koordinator panitia tender Pokja VII Pimpinan Umar ST, Pokja VIII Yoki Eka Prianto ST, Roni Sahputra ST.

Nama–nama tersebut di atas merupakan kepercayaan oknum petinggi Dinas PUPR Langkat untuk menggugurkan kontraktor lokal yang bukan kroninya setiap persaingan tender. Kemudian dibantu Preyetno ST, MF Syawaludin ST, Deni Turino ST, Japair, Zulkarnaen M, Khairul Azmi SSTP dan Laoren Situmorang ST.

Kacaunya tender proyek tahun anggaran 2017, dana APBD kontraktor PT Alghina Barokah Utama dalam surat sanggahan ditunjukkan kepada Pokja Pekerja Kontruksi VII (Umar ST). Disebutkan digugurkannya tawaran proyek pemeliharaan periodik Sp Desa Teluk-Trans sepanjang 1.300 m x 4 m, Kecamatan secanggang dengan tawaran sebesar Rp2,461 miliar lebih masuk pada urutan dikalahkan dengan alasan mengada–ada.

Menurut surat sanggahan ditandatangani direktur PT Alghina Barokah Utama, Hasan Andy Siswanto pemenang proyek pemeliharaan periodik tersebut PT Jaya Nandira dengan tawaran sebesar Rp2,540 miliar lebih (tawaran lebih tinggi) itu bisa terjadi sudah menjadi tradisi dan menjadi rahasia umum.

Pembuatan tender di Dinas PUPR Langkat yang membuat penawaran dan mengupload penawaran adalah panitia. Karena itu, Hasan Andy Siswanto selaku direktur PT Alghina Barokah Utama minta aparat penegak hukum di Kabupaten Langkat, provinsi dan KPK untuk membersihkan persengkongkolan tender di dinas tersebut.

Surat sanggahan ditunjukkan pada Pokja Pekerja Kontruksi VII Dinas PUPR Langkat (dikelola Umar ST/kepercayaan Kadis PUPR) itu ditembuskan masing–masing ke KPK, Direktorat e-Procurement LKPP, Unit Subdit I Cybey Crime Direktorat Reserse an Kriman Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut, Kejatisu, KPPU Sumut, Kejari Langkat, Bupati Langkat, Inspektorat dan Kadis PUPR Langkat.

Amir menambahkan, Kejari Langkat ketika menerima pendemo berjanji minta waktu lima hari untuk mengungkapkan bobrok kinerja di Dinas PUPR Langkat dibawah komando Ir Julius Ginting diperkirakan tidak terlalu sulit mengungkap persengkongkolan identik KKN tersebut."Namun demikian tinggal kesungguhan saja sebab banyaknya bahan sudah masuk dikejaksaan dan bila tidak juga tuntas kita akan lanjutkan demo Kejatisu, kemungkinan Kejaksaan Agung dan KPK di Jakarta,"ungkap Korlap aksi Demo FBRRKAL, Aman Syahri Jagau.(HS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Nov 2017 28°C 22°C
  • 22 Nov 2017 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px