Log in

MUI Bersama Ormas Islam dan Ribuan Warga Langkat Tolak RUU HIP


Stabat-andalas Pengajuan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan dibahas anggota DPR-RI, membuat MUI Langkat bersama puluhan ormas Islam dan ribuan masyarakat, menyampaikan pernyataan sikap menolak RUU HIP ke gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (1/7/2020).

Pernyataan sikap ini dipimpin langsung Ketua MUI Kabupaten Langkat H Ahmad Mahfudz bersama sejumlah pimpinan ormas Islam seperti Ketua Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Al-Washliyah, Ketua FPI, Ketua BKPRMI, Ketua DMI dan lainnya.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan menolak RUU HIP untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang Undang. Mereka juga meminta kepada DPR-RI untuk menghapus RUU HIP maupun RUU lainnya yang sejenis atau yang mengandung paham komunis, leninesme dan sosial marxisme dari daftar prolegnas DPR-RI.

H Ahmad Mahfudz yang membacakan pernyataan sikap juga meminta Kapolri agar mengusut secara hukum inisiator dan konseptor RUU HIP tersebut. Selain itu, pada pernyataan sikapnya, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dapat membangun monumen sejarah ditempat pembantaian pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah dan 26 lainnya di Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat untuk mengingat sejarah kekejaman komunis (PKI).

Penyampaian aspirasi MUI dan Ormas diterima puluhan anggota DPRD Langkat di ruang rapat paripurna dengan sambutan gema takbir, Allahu Akbar. Dedek Pradesa dari Fraksi Gerindra selaku Ketua Komisi A dan anggota DPRD lainnya berjanji akan mengawal pernyataan sikap yang disampaikan MUI dan Ormas untuk diteruskan ke DPR-RI agar anggota DPR-RI menolak RUU HIP.

“Kami menolak RUU HIP dan berbagai bentuk bahaya laten (komunisme) tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga akan mengeluarkan rekomendasi untuk menolak RUU HIP,”kata Dedek Pradesa dengan nada lantang diselingi ucapan takbir.

Sementara, Ketua Fraksi KPK Fatimah, Ketua Fraksi BPI M Bahri, Ketua Fraksi PAN Salam Sembiring dan anggota DPRD Langkat Sucipto juga mendukung pernyataan sikap yang disampaikan. Menurut Fatimah, Pancasila itu sudah final dan Pancasila tidak bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila.

Usai menerima aksi kedatangan massa aksi damai MUI dan Ormas dalam ruangan, anggota DPRD Langkat menemui ribuan orang lainnya yang menunggu di luar pagar gedung DPRD Langkat dan menegaskan, bahwa DPRD Langkat juga menolak RUU HIP. Aksi damai akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan pengamanan yang dipimpin langsung Kapolres Langkat bersama para personilnya.(DN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C