Log in

Melonjak 33 Positif, Firman F Sitepu Minta Pemkab Karo Beri Sanksi Pelanggar Protokol Covid

  Bupati Terkelin Brahmana saat memimpin rapat Tim GTPP Covid-19 di ruang kerja bupati dihadiri Sekdakab Kamperas Terkelin Purba dan unsur Forkopimda serta semua OPD terkait.(andalas/robert tarigan) Bupati Terkelin Brahmana saat memimpin rapat Tim GTPP Covid-19 di ruang kerja bupati dihadiri Sekdakab Kamperas Terkelin Purba dan unsur Forkopimda serta semua OPD terkait.(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Kalangan DPRD Kabupaten Karo kembali melontarkan sorotan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karo. Pemkab dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dinilai masih sepotong-potong dalam penanggulangan wabah ini.

Anggota DPRD Firman Firdaus Sitepu SH menganggap pemerintah masih lamban dalam mengatasi penyebaran virus yang kini cukup merebak di daerah ini. Di mana saat ini sudah ada 33 orang terkonfirmasi positif Covid-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit.

Hal itu diungkapkan Firman Firdaus Sitepu kepada wartawan di sela mengikuti acara rapat dengan eksekutif di Gedung DPRD Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Rabu sore (15/07/2020).

Selama ini, kami menilai kinerja pihak eksekutif masih tergolong lamban dan gerakannya terkesan sporadis dan sepotong-potong. Soal penanganan yang sepotong-potong, Pemkab Karo dan GTPP Covid-19 seharusnya tidak berfokus pada masalah di hulu saja. Melainkan masalah-masalah di hilir yang sampai saat ini dianggapnya kurang diperhatikkan.

Pasalnya, ketika daerah kita sudah berada di zona merah dan terpapar konfirmasi positif terus bertambah, dari sebelumnya 8 positif, seketika melonjak tajam menjadi 18, hanya selang beberapa hari saja, bertambah lagi, sehingga jumlah sudah mencapai 20 orang terkonfirmasi positif.

Selanjutnya menjadi 22, naik ke 28, terus naik lagi ke 30, sekarang sudah mencapai 33 orang terkonfirmasi positif hanya dalam selang beberapa hari saja. Diprediksi angka ini masih terus akan bertambah," tuturnya.

Dalam kondisi demikian, bila tidak ada langkah-langkah strategis, komprehensif dan konkret maka diprediksi jumlah yang terinfeksi akan terus bertambah."Nah, ini jangan sempat terjadi, harap Firdaus Sitepu.

Untuk itu, jangan hanya fokus pada Dinas Kesehatan, tetapi pencegahan di hilirnya tidak diperhatikan, tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona juga sulit direalisasikan, harusnya penanganan komprehensif.

Artinya, sambung Wakil Ketua Komisi C itu, peningkatan jumlah yang terpapar semakin meresahkan itu memberi pesan kepada kita semua, bahwa ini semakin berbahaya. Namun anehnya, banyak pihak-pihak justru mulai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Ini harus disikapi dengan serius dan kerja keras oleh Pemkab Karo maupun Tim Gugus Tugas.

Politisi dari Partai Golkar ini menyebutkan, pada rapat gabungan komisi DPRD kemarin kami sempat meminta perencanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karo, karena mengingat yang positif dan yang di isolasi semakin meningkat tajam. "Ini program yang luar biasa, paling tidak perencanannya harus matang, sehingga penanganannya bisa dilakukan secara efektif dan efisien,"katanya.

Sanksi Hukum Pelanggar Protokol Covid-19

Kita sedang berlomba dengan waktu, pergunakan anggaran refocusing dengan tepat sasaran, efesien dan akuntabel, karena saat ini kita sedang fokus penanganan Covid-19. Dengan harapan tren perkembangan kasus Covid-19 bisa turun termasuk pentingnya tindakan terhadap masyarakat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan harus semakin jelas dan tegas. “Tanpa ada sanksi hukum, masyarakat terkesan tidak akan mematuhi protokol Covid-19, soalnya ini menyangkut keselamatan rakyat,”ujarnya.

Ketika ini tidak memiliki perencanaan yang jelas dan sekenario yang jelas dan terukur tentunya akan berdampak kepada biaya, sementara dana Covid-19 ini kita nyisir, termasuk anggaran yang ada di DPRD juga turut di sisir untuk Covid. “Kalau sampai tahap kedua dana ini habis kemudian kasus Covid-19 ini tidak usai, mau cari dana dari mana, apa mau dibiarkan begitu saja persoalan ini, sebaliknya bila wabah ini cepat berakhir, ekonomi juga bisa cepat pulih,”ucapnya.

Ia kembali menambahkan, kalau perencanaannya matang skedulnya jelas, tentu persiapan anggaran akan mengikuti dan itu yang kami minta kepada Pemda. Oleh sebab itu, Firman menilai sangat diperlukan transparansi aliran dana penanganan Covid-19, agar DPRD yang merupakan institusi resmi negara dan dilindungi undang-undang bisa memahami secara detail persoalan yang ada.

“Ini penting agar rakyat tahu, anggaran itu kemana, untuk apa dan sudah tepat sasaran kah anggaran yang dikeluarkan, itulah pentingnya pengawasan,” pungkasnya.(RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C