Log in

KSBSI Asahan Tolak RUU Omnibus Law

Salah satu anggota Komisi DPRD Asahan saat menanggapi tuntutan KSBSI Asahan yang melakukan aksi demo metolak RUU Omnibus Law Cilaka di Kantor DPRD Asahan, Senin (20/1). Salah satu anggota Komisi DPRD Asahan saat menanggapi tuntutan KSBSI Asahan yang melakukan aksi demo metolak RUU Omnibus Law Cilaka di Kantor DPRD Asahan, Senin (20/1).

Kisaran-andalas Konfederasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (KSBSI) Kabupaten Asahan menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cilaka yang akan disahkan Pemerintah Pusat dalam waktu 100 hari kerja. Penolakan diwarnai aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Bupati Asahan.

Penolakan itu dilakukan karena menurut KSBSI Asahan, RUU tersebut tidak berpihak kepada kaum pekerja atau buruh. Bahkan, KSBSI menilai RUU Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Jika RUU Omnibus Law Cilaka tetap disahkan menjadi UU maka akan berdampak buruk secara langsung terhadap kaum pekerja dan buruh,” ungkap Rahmad Syambudi, koordinator aksi saat demo di depan Kantor DPRD Asahan, Senin (20/1).

Syambudi menilai, RUU Omnibus Law Cilaka bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, tapi merupakan cara terbaik pemerintah untuk memiskinkan kehidupan kaum pekerja atau buruh dan keluarganya.

"Dengan diberlakukannya UU tersebut dapat dipastikan akan berdampak buruk secara langsung terhadap kaum buruh khususnya di Kabupaten Asahan dan umumnya di Indonesia," ujarnya.

“Potensi hilangnya hak atas upah minimum, pesangon diganti dengan istilah tunjangan PHK sebesar enam bulan yang sebelumnya mendapatkan 38 bulan, fleksibilitas pasar kerja mudah merekrut mudah mem-PHK, tenaga kerja asing bisa bebas bekerja di Indonesia, potensi hilangnya BPJS, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha,” urai Syambudi.

Syambudi mengatakan, berangkat dari kondisi riil ini, KSBSI Kabupaten Asahan menolak dan meminta pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cilaka.

"Kami menolak dan meninta batakan RUU Omnibus Law Cilaka, karena akan memiskinkan kehidupan pekerja atau buruh," katanya.

Keluhan para pekerja atau buruh yang melakukan aksi demo damai di depan Kantor DPRD Asahan mendapat tanggapan dengan hadirnya Ketua Komisi D DPRD Asahan Irwansyah Siagian didampingi Fajar Prianto, M Ilham Sarjana, Rifki Hamdani, dan anggota komisi lainnya.

“Kita sepakat untuk menolak poin-poin yang berisi tidak mensejahterakan pekerja atau buruh dan masyarakat miskin. DPRD Asahan akan menindak lanjuti tuntutan para pekerja atau buruh yag tergabung dalam KSBSI,” tegas Irwansyah.    

Setelah mendengar pernyataan dari anggota DPRD tersebut, pengunjuk rasa beralih ke Kantor Bupati Asahan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Di Kantor Bupati tidak mendapat jawaban dan akhirnya para pendemo membubarkan diri dengan tertib. (FAS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px