Log in

Krisis Kepemilikan Tanah Makin Mengkhawatirkan

Diskusi-Fadli Kaukibi bersama OK Budianto dalam diskusi pembukaan kawasan siap bangun dan kawasan peternakan oleh YP3KMI dan masyarakat Melayu. Diskusi-Fadli Kaukibi bersama OK Budianto dalam diskusi pembukaan kawasan siap bangun dan kawasan peternakan oleh YP3KMI dan masyarakat Melayu.

Pengamat Agraria Fadli Kaukibi SH CN

Percut Sei Tuan,Sumatera Utara-andalas Krisis kepemilikan tanah untuk permukiman dan pertanian sudah mencapai titik nadir yang menyeret rakyat pada lembah kemiskinan. Hal ini terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Penyebabnya karena pemerintah tidak menetapkan ketentuan hukum agraria, yakni menjadikan tanah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kini, terjadi monopoli penguasaan tanah dan larangan monopoli penguasaan tanah tidak ditetapkan Pasal 7, 10, 17 UUPA dan Permeneg Agraria/Kepala BPN No 4/1998, memberikan tanah pada perusahaan hanya mengenakan uang pemasukan Rp150.000/hektar.     

"Jadi, kita heran, mengapa tidak diprioritaskan untuk rakyat ?,”kata Fadli Kaukibi SH CN dan tokoh masyarakat Melayu OK Budianto, pada diskusi pembukaan kawasan siap bangun dan kawasan peternakan oleh YP3KMI dan tokoh masyarakat Melayu, di Percut Sei Tuan, kemarin.

Akibat dan dampak sosial, kata Fadli, tanah menjadi barang langka dan mahal, program swasembada pangan pemerintah bertolak belakang dengan realitas sosial/ implementasi di tengah masyarakat.

Negara agraris ini menjadi pengimpor 27 bahan pangan. Di perkotaan rakyat/ buruh makin terjepit, UMP/ UMR tidak mampu untuk membeli KPR yang RSS sekalipun.    Urbanisasi dan migrasi (TKI) menjadi solusi yang menyakitkan.

Sedangkan, langkah-langkah pemerintah adalah program 1 juta rumah tidak memadai, mengingat tingkat jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah tinggal sudah puluhan juta. Program distribusi 12 juta hektar masih wacana menjadi objek dan janji politik belaka.

Program penerbitan 5–7 juta sertifikat tanah masih belum menyentuh, karena rakyat di desa dan perkotaan butuh tanah untuk dijadikan faktor produksi, namun tidak juga mendapatkannya.

Terhadap kondisi sosial tersebut, Fadli Kaukibi dan OK Budianto meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar tanggap dan segera melakukan langkah konkrit.

“Jika hal ini tidak diindahkan maka sangat mungkin terjadi gangguan stabilitas ekonomi yang menjurus terganggunya stabilitas keamanan negara,”kata Fadli sembari mengharapkan akan bisa mengatasi buruh dan tani yang tidak punya tanah.(FT)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 4.83 km/h

  • 14 Nov 2018 27°C 22°C
  • 15 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px