Log in

Jokowi: UU MD3 Masih Perlu Dikaji


Jakarta-andalas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendengar suara-suara rakyat yang merasa resah dengan revisi Undang-Undang MD3 yang belakangan ini menjadi sorotan media. Ia pun menilai wajar atas munculnya perdebatan di tengah masyarakat menyangkut pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam revisi UU MD3, salah satunya yang dapat memidanakan pihak yang menghina parlemen.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum dicampur aduk. Itu pendapat-pendapat yang saya baca dan dengar di masyarakat," kata Jokowi di Gedung Serbaguna 2, Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak mengharapkan terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia akibat revisi undang-undang yang telah disahkan di parlemen beberapa waktu lalu. Adapun naskah revisi undang-undang tersebut sudah ada di mejanya. Akan tetapi hingga saat ini belum ditandatanganinya lantaran merasa masih perlu melakukan pengkajian ulang.

"Memang sudah di meja saya, dan belum saya tandatangani. Sampai saat ini belum saya tandatangani karena saya ingin agar ada kajian-kajian apakah perlu tanda tangan atau tidak," kata Jokowi usai menghadiri Zikir Kebangsaan dan Peresmian Pembukaan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon tersebut.

Jokowi mengaku tak mau berpolemik dengan UU MD3 ini. Ia khawatir apabila nanti ditandatangani, justru malah dianggap mendukung pengesahan undang-undang tersebut. Meski tidak ditandatangani, sambung dia, UU M3 tetap berlaku sejak disahkan oleh DPR.

"Ya itu risiko-risiko yang sudah ada di undang-undang. Jadi memang saya tanda tangan atau tidak kan sebenarnya sama saja. Jadi saya tanda tangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tandatangani juga itu berjalan. Jadi masih dalam kajian," terang Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU MD3.

Jokowi justru menyarankan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila ada masyarakat yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut. "Saya kira hal-hal itu tidak akan sampai ke sana. Yang tidak setuju, silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review," tandas dia.

Kendati Presiden tidak menandatangani UU MD3, undang-undang tersebut tetap sah mengingat aturan bahwa ketika RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi UU.

Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (12/2), disepakati perubahan ke-2 UU MD3 dengan beberapa perubahan yaitu penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD, kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian.

Terdapat beberapa pasal UU MD3 itu yang menjadi sorotan publik yaitu Pasal 245 yang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selanjutnya Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dan Pasal 73, DPR memiliki kewenangan memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa dengan ancaman sandera. (INC/ANT/LIP6)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 18 Sep 2018 28°C 23°C
  • 19 Sep 2018 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px