Log in

Izin Jalan Tembus Karo- Langkat Akan Ditandatangani


Medan-andalas Komisi D DPRD Sumut mempertanyakan kembali masalah terhambatnya pengaspalan jalan tembus Karo-Langkat yang melintasi kawasan hutan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) ke Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provsu, karena masyarakat setempat sudah sangat mendesak agar pengaspalan tersebut secepatnya dikerjakan.

 “Masyarakat setempat terus mendesak agar pengaspalan jalan tembus Karo-Langkat segera dilaksanakan, bahkan diantaranya mengancam akan melakukan sesuatu jika tidak segera direalisasi. Apa persoalan sebenarnya sehingga pengaspalan tidak juga dilaksanakan,” tanya anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas BMBK Provsu, dipimpin ketua dan sekretaris komisi Ari Wibowo dan Sutrisno Pangaribuan, Senin (10/9) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

Padahal, lanjut Baskami Ginting, Kemen-LHK sudah mengeluarkan surat izin prinsip dengan sejumlah persyaratan berupa kajian akademik sesuai permintaan TNGL dan Kemen-LH, tapi hingga saat ini belum dikerjakan.

Dengan keluarnya izin prinsip dari Kemen lingkungan hidup, Pemprovsu mengalokasikan anggaran proyek pekerjaan pengaspalan jalan tembus Karo-Langkat di APBD 2018 sekitar Rp14 miliar.  

Bahkan pihak TNGL sudah menyetujui dengan kesepakatan Dishut (Dinas kehutanan) Langkat harus menjaga dan mensterilkan areal sepanjang jalan tembus itu dari perambahan hutan, tidak mengganggu habitat hewan yang ada di kawasan TNGL.

Izin prinsip itu keluar setelah adanya kesepakatan bersama antara Pemprovsu, Penkab Karo, Pemkab Langkat, Dishut dan TNGL, melalui pembahasan yang cukup panjang maupun saat berkunjung ke Kemen Lingkungan Hidup.

"Terus terang kita tidak hanya kecewa, karena semula disepakati lahan TNGL sepanjang 5 km dapat dipakai untuk melanjutkan pekerjaan pengaspalan jalan tembus Karo-Langkat, tapi kemudian ditunda. Apa sebenarnya yang terjadi. Dinas BMBK Provsu harus menjelaskan agar masyarakat mengetahui," tanya Baskami.

Menyikapi hal itu, Kadis BMBK Provsu Abdul Haris Lubis mengakui, Kemen-LH sudah memberi izin prinsip, tapi untuk pelaksanaan teknisnya harus ada tandatangan Dirjen Kemen-LH  terhadap izin PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Dinas BMBK dengan Balai TNGL yang merupakan ketentuan awal.

PKS itu sebenarnya sudah sesuai dan disepekati, tapi prosedurnya harus ada izin lagi dari Dirjen Kemen-LH terkait teknis. PKS tersebut sudah disampaikan Balai TNGL ke Kemen-LH dan sudah dapat persetujuan dari Kemen-LH, hanya menunggu dirjen menandatangani. "Kita perkirakan Jumat (14 September 2018) sudah ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani berarti sudah bisa dikerjakan,” kata Haris.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 97%

Wind: 6.44 km/h

  • 15 Nov 2018 27°C 22°C
  • 16 Nov 2018 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px