Logo
Print this page

Head To Head Terkelin Brahmana Vs Cory Sebayang


Menakar Peta Politik Jelang Pilkada Karo 2020

Catatan : ROBERT TARIGAN SH (Wartawan Harian andalas)

Aroma panas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karo pada 2020 sudah mulai terasa. Dipastikan, Pilkada langsung yang keempat sejak reformasi akan berlangsung sengit, sejumlah ketegangan sudah terdeteksi. Seperti di jejaring sosial facebook, sudah banyak masyarakat saling mengunggulkan dan menonjolkan figur yang dianggap layak.

Membaca peta politik menyongsong Pemilukada Karo 2020 usai Pemilu 2019, tentu akan terlihat lebih mudah dibaca ketika partai politik telah memberikan rekomendasi pilihannya kepada bakal calon nanti. Akan tetapi tidak ada salahnya menakar peta politik di daerah yang setiap pertarungan pilkada selalu panas.

Pemilihan Bupati Karo tahun 2020 merupakan sebuah even penting bagi masyarakat Karo dalam upaya menghasilkan pemimpin daerah yang menjadi harapan masyarakat. Karena sejatinya Pilkada langsung melahirkan pemimpin daerah yang kapabel, punya kompetensi tinggi dan reputasi yang tinggi ditengah pusaran banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK dan penegak hukum lainnya.

Pemilukada kali ini diprediksi bakal sengit karena hanya satu putaran sesuai amanah undang-undang Pemilukada Nomor 1 Tahun 2015. Persaingan kontestasi diprediksi tidak jauh dengan Pilkada 2015 lalu yang penuh dengan intrik dan pertarungan yang ketat.

Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 setelah direvisi dan disahkan menjadi Undang-Undang Pilkada Nomor 1/2015 menegaskan, kepala daerah dan wakilnya dipilih secara berpasangan dalam satu paket. Satu calon kepala daerah dan satu calon wakil kepala daerah. Uji publik dihapus karena menjadi fungsi tersebut dapat dilakukan oleh partai politik atau partai politik gabungan pengusung pasangan calon kepala daerah.

Syarat dukungan perseorangan (independen) 8,5 persen atau sekitar 22 ribu dukungan masyarakat. Sedangkan calon dari partai politik minimal memiliki 20 persen kursi (7 kursi) di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol. Ambang batas kemenengan dihapus alias nol persen. Artinya, pemenang adalah peraih suara terbanyak. Dengan demikian, pilkada hanya berlangsung satu putaran. Bila raihan suara sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan luas sebaran perolehan suara.

Diprediksi jumlah paket pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karo 2020 nantinya, sekitar 2-3 paket di luar jalur independen. Melihat hasil Pemilu 2019, khususnya Pileg DPRD Karo, hanya partai PDIP yang sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mencalonkan pasangan bakal calon. Sesuai dengan jumlah suara dan kursi, semua partai di luar PDI-P harus berkoalisi, termasuk dengan sejumlah parpol yang tidak memiliki kursi.

Berubahnya unsur pimpinan DPRD Karo, dari Partai Demokrat dan Gerindra ke PDI-Perjuangan dan NasDem serta Gerindra diyakini akan merubah konstelasi politik lokal menuju Pilkada Kabupaten Karo 2020 mendatang. Kabupaten Karo selama ini dikenal sebagai "Kandang Banteng” dalam Pemilu 2019 lalu kembali direbut PDI-Perjuangan. Setelah dua kali pemilu sebelumnya torehan suara PDIP terus menurun, sejak Pemilu 1999 yang berjaya meraih 16 kursi, kali ini PDIP tampil perkasa sebagai pemenang Pileg 2019 di Kabupaten Karo.

Delapan kursi diraih PDIP, sehingga kursi Ketua DPRD Karo bakal diisi kader partai berlogo moncong putih itu. Menyusul untuk wakil ketua dari Partai Gerindra dan NasDem. Jika di Pileg 2014 Partai Demokrat merajai tiap dapil dan meraih 6 kursi, kali ini Partai Demokrat hanya mampu meraih 3 kursi. Hal yang sama juga terjadi pada Partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra jika di pemilu sebelumnya berhasil meraih torehan 6 kursi, kali ini hanya mampu meraih 5 kursi.

Di luar dugaan, partai NasDem, jika di Pemilu 2014 hanya mampu meraih 1 kursi, tapi kali ini gemilang meraih 4 kursi. Partai besutan Iskandar ST (Ketua DPW NasDem Sumut) yang juga owner harian andalas (Star Media Group) yang mengusung restorasi itu nyaris meraih 5 kursi, jika saja di Dapil 5, Partai PDIP tidak meraih 2 kursi.

Hal yang sama dialami partai Golkar. Di dapil IV kalah suara dengan selisih tipis dengan partai PKPI. Partai Golkar tetap bertahan 4 kursi sama seperti raihan kursi di Pemilu 2014. Partai debutan Perindo terbilang cukup sukses, walau secara nasional tidak lolos ke Senayan karena terbentur PT 4 persen, namun di Kabupaten Karo berjaya meraih 2 kursi. Sebuah titik start yang cukup bagus untuk partai pendatang baru.

Sementara PAN bertahan 3 kursi. Partai Hanura juga terbilang sukses dengan raihan 4 kursi dibanding hasil pileg 2014 hanya 3 kursi. PKPI terjadi penurunan dari 4 kursi menjadi 2 kursi.

Namun sedikit menarik untuk melihat jejak rekam Pilkada Karo, calon yang diusung PDIP sejak Pilkada langsung belum pernah memenangkan pertarungan Pilkada. Walaupun Kabupaten Karo dikenal sebagai kantong suara PDIP namun sebaliknya setiap Pilkada langsung sejak bergulirnya reformasi tahun 1999, jagoan PDIP selalu kalah.

Jika PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, Perindo dan PKPI berkoalisi, dan Partai Gerindra, Demokrat, PAN satu koalisi maka pertarungan hanya diikuti dua paslon diluar independen yang diprediksi hanya diikuti dua paslon lagi. Ini hanya sekedar prakiraan membaca arah dukungan parpol berkaca dari koalisi nasional pro pemerintah dan koalisi nasional pro oposisi (penyeimbang). Koalisi pemerintah dan oposisi bisa juga seketika berubah menjelang penetapan hasil pemilu 2019 oleh Mahkamah Konstitusi dan juga tentunya bisa saja berimbas terhadap dukungan partai di pilkada serentah 2020.

Kemunculan sejumlah figur kandidat dinilai hal yang wajar dalam kontestasi politik. Lebih awal muncul nama-nama kandidat semakin baik bagi pencerahan politik, sehingga rakyat memiliki waktu yang panjang melihat jejak rekam kandidat.

Pilkada bukan sekedar soal rutinitas pemilihan. Bukan sekedar ritual yang membosankan dan melelahkan setiap lima tahun sekali. Bukan pula sekedar mekanisme demokrasi lima tahunan dan unjuk gigi tim sukses masing-masing kandidat. Bukan pula adu visi misi yang ditunggu sampai 20 tahun lagi pun tidak akan tercapai.

Yang terpenting, Pilkada menyangkut masa depan rakyat di sebuah kabupaten. Ini soal nasib rakyat dan daerahnya ke depan, apalagi menyangkut masa depan sebuah daerah yang masih dilanda bencana erupsi Sinabung yang berkepanjangan.

Menyongsong pemilihan Bupati Karo tahun depan, sangat penting dari sekarang bakal calon memperkenalkan diri ke publik sebagai sharing informasi untuk menyeleksi figur-figur potensial dari segi kapasitas, gagasan dan leadership.

Harapan masyarakat tentunya sangat besar bahwa proses demokrasi yang berjalan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi hal ini seringkali tidak dapat dimaknai dengan baik oleh para kandidat bahkan masyarakat itu sendiri yang menjadi pemilih.

Kendati masih sekitar setahun lagi (September 2020), namun beberapa kelompok masyarakat sudah mengusung nama-nama yang akan dicalonkan termasuk Bupati Karo Terkelin Berahmana SH dan wakil Bupati Cory S Sebayang.

Pertanyaan yang belum terjawab, apakah petahana Terkelin Brahmana tetap satu paket dengan Wakil Bupati sekarang Cory S Sebayang, ataukah masing-masing maju sebagai bakal kandidat dengan menggandeng wakil masing-masing dari tokoh parpol, birokrasi atau praktisi, hingga hari ini belum terjawab. Semuanya masih penuh teka-teki, kalkulasi politik maupun dinamika politik yang setiap saat terus berkembang.

Namun demikian, pasangan ini, yang hingga saat ini senantiasa kompak dan harmonis serta saling mendukung memberikan yang terbaik bagi daerahnya dalam menuntaskan janji-janji politiknya harus tetap bersatu dan saling mengisi, kalau bicara masalah kemenangan. Pekong alias pecah kongsi jelang pertarungan politik bisa saja tersaji karena koalisi dengan partai yang berbeda.

Orientasi kaolisinya lebih cenderung konstekstual, mengadaptasi perkembangan dan dinamika politik elektoral yang terjadi, di mana elektabilitas menjadi faktornya yang paling dominan. Pilihan-pilihan rasional yang dikedepankan adalah pilihan situasional dengan merangkai kemungkinan menang lebih besar ketimbang membawa posisi kebijakan yang akan ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, salah satu sumbangan dalam melengkapi teori koalisi, bahwa koalisi akibat elektabilitas calon dan kepentingan partai pengusung.

Kemunculan sejumlah nama bakal calon mulai dari malu-malu sampai terang terangan sudah mulai terlihat. Selanjutnya berdasarkan penelusuran dan informasi yang diperoleh penulis, sejumlah nama bakal calon (balon) yang digadang-gadang akan maju dalam pertarungan pilkada serentak 2020 nanti.

Namun karena penulis menghormati kode etik jurnalis (KEJ) Dewan Pers RI, penulis belum bisa menyebutkan sejumlah nama yang muncul karena belum terkonfirmasi. Sesuai penafsiran Pasal 3, wartawan Indonesia dituntut profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik dalam menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Pertarungan Pilkada 2020, tawar-menawar sebagai syarat dukungan partai kepada salah satu bakal kandidat pilkada nantinya dipastikan didasarkan pada basis dukungan politik yang real di parlemen.

Perlu direnungkan, sedikitnya ada dua aspek yang dipertaruhkan dalam pilkada yakin, potensi konflik pada massa akar rumput dan kualitas pemimpin daerah produk pilkada secara langsung. Kualitas dan kompetensi paslon kepala daerah layak dipersoalkan, karena begitu banyak masalah dalam dalam proses pencalonan.

Hal ini terbukti di berbagai daerah saat pilkada, mulai dari soal “mahar politik” atau suap politik untuk memperoleh dukungan “perahu” dari partai politik hingga biaya pemenangan yang cukup tinggi.

Sehingga sering di dengar “kawin paksa” dalam pencalonan paslon kepala daerah dan wakilnya menjelang pilkada. Termasuk tingginya biaya mahar politik untuk meraih dukungan partai membuat sebagian kandidat “banting stir” maju dari jalur independen.

Bahkan potensi pecah kongsi ditengah jalan terbuka lebar manakala antara bupati dan wakilnya tidak terjadi lagi keharmonisan akibat berbagai hal dalam menjalankan roda pemerintahannya nanti.

Menciptakan Pilkada berintegritas harus ditunjang tiga hal, yakni calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang berintegritas, penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu Karo) yang berintegritas, dan masyarakat (pemilih) yang berintegritas.

Di tulisan selanjutnya, penulis mencoba memberikan gambaran secara umum kondisi Kabupaten Karo yang memerlukan perhatian dari kandidat yang akan maju pada Pemilihan Bupati Karo nantinya baik dari aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya dengan harapan bisa memberikan gambaran apa yang menjadi keinginan masyarakat di satu sisi sekaligus apa yang harus menjadi komitmen seorang kandidat seandainya ia terpilih.

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com