Log in

Hadiri Sertijab Kepala BPK Sumut, Bupati Karo Optimis Raih Opini WTP

Bupati Karo Terkelin Brahmana terlihat bersalaman dengan Kepala BPK Perwakilan Sumut yang baru Eydu Oktain Panjaitan. Bupati Karo Terkelin Brahmana terlihat bersalaman dengan Kepala BPK Perwakilan Sumut yang baru Eydu Oktain Panjaitan.

Kabanjahe-andalas Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan Pemkab Karo tengah membangun akuntabilitas melalui upaya-upaya yang konkret dan terukur melalui dua pilar akuntabilitas untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dua pilar akuntabilitas yakni pilar pertama adalah peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pilar kedua adalah peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahh (APIP).

"Dengan terus melaksanakan kedua pilar akuntabilitas ini, kita optimis bisa meraih WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK," kata Terkelin Brahmana kepada wartawan di sela-sela Sertijab kepala BPK Perwakilan Sumut dari pejabat lama VM Ambar Wahyuni kepada pejabat baru Eydu Oktain Panjaitan di Kantor BPK Sumut, Medan, Jumat (21/2).

Bupati Karo menghadiri sertijab itu turut didampingi Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Sekda Kabupaten Karo Kamperas Terkelin Purba, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, Sekwan DPRD Karo Petrus Ginting.

Menurut Bupati Karo, BPK itu bekerja sebagai pembatas pemerintah daerah dalam melakukan kerja terkait tata kelola keuangan dan pembangunan. “Jadi BPK bertugas memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah. Jadi kita harapkan kedepan, kerja sama kita dalam pengelolaan keuangan semakin meningkat,” ujarnya.

Intinya, sambung Terkelin Brahmana, pihak menjalankan APBD dan menyusun LKPD antara lain menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan catatan andalas, tahun 2018, pengelolaan keuangan Pemkab Karo dinilai masih belum memuaskan. Hal ini sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) saat itu.

Temuan BPK saat itu yakni, ketekoran kas pada bendahara pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe, penatausahaan persediaan pada Puskesmas di Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak tertib, pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak memadai, penatausahaan aset tetap tidak tertib, serta perhitungan penyusutan aset tetap belum mengacu pada kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Pengendalian realisasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang memadai.

Dengan surat Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019 bagi pengelolaan keuangan Pemkab Karo per 31 Desember 2018, dengan berbagai ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sesuai standar SPI (sistem pengendalian intern). Bahkan, tahun 2017, hasil audit pengelolaan keuangan Pemkab Karo oleh BPK, opini Disclaimer.

Sesuai dengan harapan dan keyakinan Bupati Karo, semoga hasil penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Karo 2019 bisa meraih opini WTP, sebagai bukti pengelolaaan keuangan semakin baik.

Diketahui, proses sertijab kepala BPK RI Perwakilan Sumut dipimpin langsung Gubernur Sumut melalui Wagubsu Musa Rajekshah dan dihadiri Deputi BPK RI Prof Barulah Akbar, unsur Forkopimda Sumut, serta bupati/wali kota se-Sumut. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px