Log in

DPRD Samosir Usulkan Ranperda Pengakuan Tanah Ulayat

Ketua BP2D DPRD Samosir ,Bolusson Pasaribu Ketua BP2D DPRD Samosir ,Bolusson Pasaribu

Samosir-andalas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kabupaten Samosir Bolusson Pasaribu menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat Batak dan pemanfaatanya.

 "Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Samosir masa bakti 2014-2019 yang selama ini telah mencurahkan hati, tenaga dan pikiran dalam mewujudkan pembagunan Kabupaten Samosir," ujar Bolusson Pasaribu pada sidang paripurna penyampaian nota pengantar keuangan R-APBD tahun 2020 dan Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat Batak dan pemanfaatanya di gedung DPRD setempat, kemarin.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, penyusunan Ranperda ini sebagai usul prakarsa DPRD Kabupaten Samosir yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat Samosir dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat batak dan pemanfaatanya.

Ranperda usul DPRD ini, sambung Bolusson, merupakan sejarah baru khususnya bagi DPRD Kabupaten Samosir periode 2014-2019. Di mana Ranperda ini merupakan satu-satunya Ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan ulayat di Provinsi Sumatera Utara.

"Nantinya Ranperda ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun komunitas masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-hak adatnya," ucap Bolusson.

Dia menambahkan, pada Ranperda ini mengakomodir 2 (dua ) usulan masyarakat hukum adat yakni masyarakat hukum adat lembaga pemangku tanah adat pomparan ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara dan masyarakat hukum adat himpunan masyarakat Pussu Tali Bius Janji Maria Parsanggul Baringi  Pangulu Oloan.

"Kedua masyarakat hukum adat ini telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengajak seluruh komunitas masyrakat Batak di Kabupaten Samosir, nantinya setelah Ranperda ini kita sepakati dapat menyampaikan dan mengusulkan wilayahnya untuk ditetapkan dan diakui sebagai masyarakat hukum adat, namun terlebih dahulu BP2D dan Pemkab Samosir akan melakukan sosialisasi Ranperda ini," papar Bolusson.

Dalam draf Ranperda ini bagian kedua Pasal 7 poin 2, 3 dan 4 diatur mengenai wewenang dari Raja Bius atau nama lainya pada kepemilikan tanah ulayat yang  berbunyi demikian.

Raja Bius atau nama lainya pemangku hak ulayat merupakan pemegang kuasa tanah ulayat yang mempunyai wewenang terkait tata cara pengelolaan, menjaga keamanan, keselamatan dan pemanfaatan tanah ulayat.

Kemuadian pada BAB XIV larangan dan sanksi disebutkan masyarakat hukum adat Batak dilaranng memindahtagankan tanah ulayat kepada pihak lain kecuali dalam rangka kepentingan pembagunan nasional dan daerah atau pemenuhan kehendak bersama seluruh anggota masyarakat hukum adat setempat serta pemenuhan filosofi Dalihan Natolu, sedangkan pengecualian terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Raja Bius atau sebutan lainya. (HN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px