Log in

Dinkes Asahan Dituding Tidak Transparan Rekrut Tenaga Honor

PENJELASAN - Sekdakab Asahan Taufik ZA saat memberikan penjelasan kepada ratusan TKS Dinas Kesehatan terkait sikap Pemkab Asahan tentang perekrutan tenaga kontrak. PENJELASAN - Sekdakab Asahan Taufik ZA saat memberikan penjelasan kepada ratusan TKS Dinas Kesehatan terkait sikap Pemkab Asahan tentang perekrutan tenaga kontrak.

Kisaran-andalas Sebanyak 160 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari 29 kecamatan se-Kabupaten Asahan kembali menggeruduk Kantor Bupati Asahan, terkait adanya penerimaan tenaga kontrak (Promkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, yang diduga tidak  transparan dalam perekrutan tenaga kerja.

“Tidak adanya pengumuman perekrutan secara masal, tiba-tiba mereka masuk di institusi kami (Puskesmas-red), jadi kami nilai tidak adanya transparansi dalam perekrutan tenaga honor dimaksud,”kata Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI), Reyhan Marpaung di hadapan Pejabat Sekdakab Asahan Taufik ZA didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Asahan Santoso di halaman Kantor Bupati Asahan, Jumat (22/2).

Tuntutan yang sama juga disampaikan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Asahan, Edy Syahputra Lubis yang turut serta dalam aksi geruduk kantor bupati. Sesuai Permenkes No 82/2015 disebutkan siapa yang mempunyai klasifikasi untuk bisa masuk dalam tahapan. Dan itu harus dilakukan seleksinya tidak secara tertutup. Selama ini perekrutannya kan tertutup tidak boleh orang tahu.

“Mereka ini (TKS-red) tidak menuntut gaji, dan itu yang digaung-gaungkan. Mereka paham dengan kondisi ini dan para TKS itu sudah bekerja ada yang 14 tahun maupun 15 tahun, dan mereka paham untuk itu,"katanya seraya menambahkan ketika ada peluang tenaga kontrak, seharusnya mereka dilibatkan.

Sementara, Sekdakab Asahan Taufik ZA usai mendengar tuntutan disampaikan Ketua GNPHI dan Ketua PPNI mengatakan, terkait dengan perekrutan tenaga kontrak (Promkes) ini ada kewenangannya di Dinas Kesehatan. “Bapak bupati tidak tahu itu. Karena kalau berkaitan perekrutan pegawai seharusnya melalui Badan Kepegawaian Daerah,"katanya.

Taufik mengatakan, pejabat Pembina Kepegawaian itu adalah bupati, tapi karena tidak melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pemerintah kabupaten tidak mengetahui, karena SK pengangkatannya dari Kepala Dinas Kesehatan. Terkait sistem perekrutan tenaga honor itu kita sudah menghunjuk Inspektur supaya mendapat akurasi data dalam hal sistem seleksi penerimaan tenaga kontrak.

Mereka akan diminta supaya segera turun. Artinya, berbicara dalam hal ini berbicara masalah data berapa sebenarnya dan tahun berapa diangkat. “Jadi kami tidak mau dapat informasi sebahagian-sebahagian. Sesuai informasi tiga tahun lalu tenaga kontrak sudah diangkat,” tanya Taufik kepada para TKS disambut dengan jawaban tidak.

Ada yang bilang tahun 2019 sesuai dana DAK, apa benar itu dan  dijawab benar oleh para TKS tersebut. Jadi, terkait hal itu kita perintahkan kepada Inspektur untuk mengecek keakuratan data sebenarnya. Dan nanti hasilnya mereka akan memberikan rekomendasi kepada bupati, apa tindakan dan keputusan yang akan diambil.

Artinya, ini pemerintah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan. “Pak bupati tidak bisa mengambil keputusan atau satu tindakan atau kebijakan tanpa ada telaah dari staf yang mempunyai kewenangan untuk itu,” tandas Taufik. Untuk Itu Inspektorat sudah turun dan mengkroscek perekrutan tenaga kontrak. Saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan apa yang telah dilakukan Dinas Kesehatan benar atau salah."Minggu depan akan kita sampaikan sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektur,"jelas mantan Asisten I tersebut. (FAS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px