Log in

BPK Sumut Beri Dua Syarat Anggaran Hibah Pengamanan Pilkada Karo untuk TNI

 Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara  Eydu Oktain Panjaitan terlihat sedang diskusi dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, bersama Ketua DPRD Iriani Br Tarigan dan Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batu Bara.(andalas/robert tarigan) Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan terlihat sedang diskusi dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, bersama Ketua DPRD Iriani Br Tarigan dan Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batu Bara.(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Pemerintah daerah diperbolehkan akan mengalokasikan dana bagi instansi vertikal terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu untuk mendukung pembangunan daerah khususnya dalam pengamanan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Hal itu terungkap ketika Pemkab Karo dan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menggelar diskusi dan konsultasi terkait aturan dan mekanisme dalam penganggaran APBD Karo untuk dana pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020, khusus bagi institusi TNI.

Dalam diskusi itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH bersama Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua KPUD Gemar Tarigan ST, Kabagren Polres Tanah Karo, AKP Efianto, Kajari Karo diwakili Benny Purba SH, Kakesbang, Drs Tetap Ginting, dan Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karo, Harun Surbakti, SSTP.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA menjelaskan, di dalam regulasi Kemendagri mengatakan, pilkada serentak sangat rawan situasi keamanan, tentu harus melibatkan unsur pihak keamanan dan jelas ada juga aturan di kepolisian.

Letaknya di sini, penjabaran keamanan itu banyak sepanjang kebutuhan persediaan anggaran daerah,sesuai karateristik masing masing daerah, bisa pencalang, bisa ormas, sepanjang anggaran (APBD) memadai, jadi pada prinsipnya, kami BPK RI, jika mengaudit tidak mempersalahkan dana yang dihibahkan sesuai disebutkan tadi.

"Syaratnya, pertama ajukan proposal, sesuai kebutuhan dari institusi (TNI), kedua masuk dalam Term Of Reference (TOR) dan NPHD, ini sudah cukup, tidak ada masalah,” jelas Kepala BPK Sumut seraya menekankan, ini hanya kurang komunikasi, silahkan Kodim 0205/TK, buatkan kembali proposal, tidak perlu menumpang di kepolisian artinya boleh terpisah karena penggunaan anggaran nanti, masing-masing mempertanggungjawbakan secara keuangan dan hukum.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengaku, jika memang BPK RI tidak mempermasalahkan mengalokasikan dana (APBD) bagi instansi vertikal terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengamanan Pilkada, maka pihaknya akan merealisasikan anggaran pengamanan Pilkada untuk Kodim 0205/TK.

Namun dengan catatan, sesuai arahan Kepala BPK, pertama Kodim 0205/TK mengajukan proposal kepada Tim Anggaran Pemkab Karo sesuai kebutuhan dari institusi (TNI), kedua masuk dalam Term Of Reference (TOR) dan NPHD. Dalam konteks ini, tentunya nanti ditampung di P-APBD Karo 2020.

Karena penganggaran di NPHD sudah tidak mungkin lagi, mengingat Naskah Perjanjian Hibah Daerah sudah hampir 100 % clear kepada lembaga KPUD, Bawaslu dan Polres Tanah Karo. "Namun saat itu pihak dari jajaran Kodim 0205/TK tidak dianggarkan,"sebutnya.

Ditampung di P-APBD Karo 2020

"Dananya akan ditampung di P-APBD 2020 nanti, di sinilah anggaran dapat disisihkan sesuai kebutuhan. Dana pengamanan itu juga nanti harus dipertanggungjawabakan secara keuangan dan hukum, demikian juga dana pengamanan untuk Polres Tanah Karo yang sudah ditampung di NPHD,” kata Politisi PDIP itu mengingatkan.

Sementara Kakesbang Kabupaten Karo, Drs Tetap Ginting selaku verifikator dan juga selaku OPD teknis, mengaku selama ini belum maksimal memahami aturan dan mekanisme yang ada. Namun adanya konsultasi ini, akan menjadi terang benderang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karo nantinya.

Pihaknya, sambung Tetap Ginting, akan menindaklanjuti arahan dan masukan dari pihak BPK RI Perwakilan Provsu, agar pihak TNI jajaran Kodim 0205/TK, memiliki hak sama ikut dilibatkan sebagai pengamanan pilkada, sebagaimana Kodim daerah kabupaten lain, juga direalisasikan anggarannya.

Sebelumnya, ada pendapat bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengalokasikan dana bagi instansi vertikal terutama Kodim 0205/TK dalam pengamanan proses tahapan Pilkada Karo. Beragam argumen hingga alasan tidak ada regulasi terkait. Bahkan disebut sarat temuan audit BPK seandainya dana dikucurkan.

Tentunya, hal ini membuat jajaran Kodim 0205/TK meminta diskusi dan sharing dengan pihak BPK Provsu, mengingat Kodim di daerah lain juga diperbolehkan mendapat anggaran pengamanan Pilkada, dimana secara teoritis tidak tersurat, namun tersirat dalam konteks keamanan dalam pengamanan pemilihan kepala daerah.

Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batu Bara SE, Rabu (8/7 di ruang kantor BPK RI di Medan, mengaku diskusi itu untuk memperjelas aturan terkait anggaran daerah untuk pengamanan Pilkada. "Betul, kita kesini untuk konsultasi terkait regulasi dan mekanisme, apa benar TNI dalam melakukan pengamanan pilkada, anggarannya tidak bisa ditampung. Nah, ternyata tadi semua sudah diungkap dan terang benderang," kata Dandim 0205/TK, yang pernah bertugas di Paspampres ini selama 5 tahun.

Grafik Covid Bisa Dilandaikan dan Pilkada Karo Berlangsung Damai

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, kedatangan pihaknya bersama Forkopimda untuk konsultasi terkait aturan dan mekanisme dalam pemberian dana APBD bagi pihak TNI untuk keperluan pengamanan pilkada yang seusai rencana akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, tuturnya.

Menurut Bupati Karo, Pemkab Karo bukan tidak mau, namun saran dan masukan TAPD bahwa jajaran TNI tidak ada secara spesifik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), memang ada juga benarnya. Tapi setelah BPK Provsu memaparkan, semuanya sudah clear and cleand, beda pendapat namun disertai argumen positif untuk membangun semakin menambah wawasan kita.

Kesimpulannya, BPK RI memperbolehkan, ini menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK), untuk kita anggarkan nantinya, yang sudah berlalu, sudah-lah, kita cerita ke depan. “Bagaimana supaya grafik kurva Covid-19 bisa dilandaikan minimal tidak bertambah serta pelaksanaan Pilkada Karo 2020 dapat berlangsung aman, damai, sukses dan demokratis,” tutup Terkelin Brahmana. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C