Log in

Bolos Bahas RAPBD Karo, Kepala OPD Disentil

Layat-Bupati Karo, Terkelin Brahmana, anggota DPRD Thomas Joverson Ginting dan Kepala Bappeda Nasib Sianturi usai melayat di Desa Juhar. Andalas/robert tarigan Layat-Bupati Karo, Terkelin Brahmana, anggota DPRD Thomas Joverson Ginting dan Kepala Bappeda Nasib Sianturi usai melayat di Desa Juhar. Andalas/robert tarigan

Kabanjahe,Sumatera Utara-andalas Banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karo tidak hadir atau bolos dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD Kabupaten Karo tahun Anggaran 2019 di gedung DPRD setempat, Rabu (7/11), disentil anggota DPRD. Padahal, agenda rapat di gedung wakil rakyat itu sangat penting.

Ketidakhadiraan para kepala OPD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama itu, tentu saja menuai kritikan dari DPRD. Bahkan, anggota DPRD Thomas Joverson Ginting saat pembacaan pandangan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 sempat melontarkan kritikan ketidakhadiran pimpinan OPD Pemkab Karo.

Nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 merupakan kebutuhan sangat urgen untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Karo. Dan yang akan menjalankan ini adalah OPD masing-masing. “Untuk itu, melalui Sekdakab Karo kami minta dapat menyampaikan kepada bupati agar memberikan teguran keras kepada kepala OPD yang tidak hadir dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD Karo 2019,” ujarnya.

Menariknya, meski mayoritas kepala OPD tidak hadir dalam rapat di DPRD kemarin, tapi rapat dengan agenda pembacaan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tersebut tetap berjalan.

Harusnya, lanjut Thomas Joverson Ginting, para pimpinan OPD menyadari bahwa KUA dan PPAS tahun 2019 sangat penting dan bisa secepatnya disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD," katanya.

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 diamanatkan paling lambat tanggal 30 November 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. "Kita berharap penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 tepat waktu,"tegasnya.

Politisi Gerindra ini mendukung sikap Bupati Karo memberikan teguran bagi pegawai yang sengaja tak hadir pada rapat paripurna. Ketegasan bupati sangat dibutuhkan menyikapi sejumlah pimpinan OPD yang bolos rapat-rapat di DPRD. “Prestasinya pun tidak ada, malas lagi rapat-rapat buat apa lama-lama dipertahankan, karena masih banyak yang lebih mampu dan kompeten. Bupati Karo diminta mengevaluasi pimpinan OPD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama itu,” tegasnya.

Pantauan wartawan, banyaknya pejabat yang bolos menjadi pergunjingan juga diantara insan pers yang biasa meliput rapat-rapat pembahasan RAPBD. Hal tersebut tampak dari sejumlah kursi di sektor pejabat pemerintahan yang kosong.

Terpisah, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi anggota DPRD Karo, Thomas Joverson Ginting, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi MSi, Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, SKM, Kadis Sosial Benyamin Sukatendel, Joses Bangun Kabid Dinas Sosial, Direktur RSU Kabanjahe dr Arjuna Wijaya SPp, Camat Juhar Jumpaina Pinem, Kamis (8/11), saat melayat keluarganya meninggal di desa Juhar, Kecamatan Juhar menegaskan akan menyikapi kecaman anggota DPRD Karo terkait banyaknya kepala OPD yang bolos mengikuti rapat di DPRD Karo tanpa alasan  jelas.

Lanjut Terkelin, itu bukan akhir segalanya, tapi sudah menjadi atensi dan catatan ke depan bagi pansel dan Baperjakat, sebagai reward and punishment (penghargaan dan hukuman), sebagai bahan pertimbangan ketika ada penyegaran organisasi ke depan. (RTA)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 8.05 km/h

  • 21 Nov 2018 27°C 22°C
  • 22 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px