Logo
Print this page

Bibit Kelapa Tak Bersertifikat Marak di Deli Serdang

KELAPA - Bibit kelapa milik CV DN yang telah dilabel, diduga prosesnya melanggar Kepmentan RI 2018 dan UU Perlindungan Konsumen serta UU Perkebunan. KELAPA - Bibit kelapa milik CV DN yang telah dilabel, diduga prosesnya melanggar Kepmentan RI 2018 dan UU Perlindungan Konsumen serta UU Perkebunan.

Deli Serdang-andalas Bibit kelapa tidak bersertifikat marak di Deli Serdang dan ini menjadi bahan pembicaraan dikalangan penangkar, khususnya di daerah itu. Adanya bibit kelapa tidak bersertifikat ini jelas merugikan masyarakat karena tidak diketahui asal usul benihnya, sementara pemerintah menganjurkan benih tanaman perkebunan harus disertifikasi oleh instansi terkait agar masyarakat tidak dirugikan.

Sementara itu, di Deli Serdang ditemukan adanya label hijau (disertifikasi) bibit kelapa yang tidak pernah dikeluarkan instansi terkait yang telah ditetapkan pemerintah di beberapa penangkaran seperti CV DN, berlokasi di Dusun Duren V, Desa S-1 Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang.

Pihak penangkar CV DN menjadikan bibit kelapa yang telah pecah daun atau siapa tanam dimasukkan ke dalam polybag untuk dijual. Seharusnya bibit kelapa tersebut dari awalnya harus dari gelondongan dan dimasukkan ke dalam polybag untuk dijadikan bibit, bukan setelah pecah daun atau siap tanam baru dimasukkan ke polybag, dan inilah dilakukan pihak penangkar CV DN.

Juga pelabelan bibit kelapanya dilakukan di Deli Serdang, sementara di labelnya yang berwarna hijau tertulis benih bersertifikat oleh UD Mitra Tanam beralamat di Jalan Madura, Lingkungan Kebun Lada Kota Binjai, Pemko Binjai dan pengguna bibit tersebut tertulis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Medina.

Salah seorang penangkar yang dijumpai andalas di Deli Serdang, yang namanya tak ingin ditulis mengatakan, pelabelan oleh CV DN itu melanggar aturan Kepmentan RI dan Undang Undang RI. Pelabelan bibit kelapa yang dilakukan CV DN itu illegal bang dan melanggar Kepementan RI dan hukum negara.

"Seharusnya pelabelan dilakukan di tempat asalnya yaitu di Binjai karena disana tempat UD Mitra Tanam berdomisili dan bukan di Deli Serdang dan lagi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara apa tidak memeriksa pelabelan yang dilakukan CV DN ini,” ungkap penangkar tersebut heran.

Menurut pengamat perkebunan, A Oyong SH kepada andalas, di Lubuk Pakam, kemarin, pelabelan (setelah barang disertifikasi wajib diberi label oleh instansi terkait yang telah ditunjuk pemerintah harus diketahui oleh pembeli dan transparan.

“Pelabelan harus diketahui oleh pembeli dan transparan, agar pembeli atau masyarakat mengetahui asal usul bibit tersebut dan tidak dirugikan sebab bila ini dilanggar maka penangkar telah melanggar UU Perlindungan Konsumen RI dan UU Perkebunan RI yang jelas ancaman hukumannya bagi penangkar atau produsen bibit tanaman tersebut,” jelas Oyong.

Menanggapi hal ini pengamat dan praktisi hukum Julheri Sinaga SH kepada andalas, mengatakan, tindakan yang dilakukan penangkar atas pengadaan bibit yang prosesnya tidak transparan adalah tindak pidana hukum dan harus diproses secara hukum.

”Tindakan dilakukan pihak penangkar bibit atau tanaman yang prosesnya tidak sesuai dengan aturan  dan tidak transparan serta merugikan konsumen seperti yang ditetapkan UU di Republik Indonesia ini adalah pelanggaran hukum dan harus diproses secara hukum,” jelas Julheri.(Bob)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com