Log in

Bawaslu dan Gakkumdu Dinilai Tebang Pilih


Dugaan Money Politic di Karo

Kabanjahe-andalas Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia (AI) Kabupaten Karo menilai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo belum sejalan dalam penegakan hukum atas pelanggaran pemilu. Bahkan, keduanya dinilai tebang pilih dalam menangani kasus dugaan money politic yang terungkap di daerah itu.

"Tadinya kita berharap dengan ditangkapnya pelaku money politic (OTT) maka ke depan akan menjadikan pemilu kita semakin baik dan berkualitas tanpa dinodai politik uang. Tetaapi melihat kinerja Bawaslu dan Gakkumdu yang terkesan lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum pemilu, kita pesimis hal itu bisa terwujud," kata Ketua DPC Komite Eksekutif BPAN-AI Karo Sarjana Ginting di Kabanjahe, Rabu (15/5).

Dikatakan, dari lima kasus OTT money politik sebagaimana awalnya diekspos media yang akhirnya menjadi berita nasional, hanya satu saja yang dilanjutkan ke proses penyidikan dan satu lagi tidak dilanjutkan dengan alasan dari pihak Gakkumdu tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu.

"Sementara kita tahu, sebelum pleno Gakkumdu, beredar isu adanya uang senilai Rp500 juta untuk meredam kasus OTT money politic yang terjadi di dapil I (Kecamatan Kabanjahe). Walaupun sebatas isu, tapi kita patut prihatin. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Berdasarkan isu yang berkembang, uang senilai Rp500 juta itu melibatkan pejabat penting daerah ini, yang akhirnya dibantah juga oleh pejabat terkait," ujarnya.

"Namun kalau diurut kabar isu itu dengan hasil pleno, maka kita berasumsi ada benarnya. Faktanya, kasus OTT yang dilanjut ke proses penyidikan diketahui caleg yang tidak terpilih, sementara kasus OTT yang tidak dilanjutkaan adalah caleg terpilih dari dapil I (Kecamatan Kabanjahe),” ketusnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika dicermati sejak awal kasus OTT money politic mencuat, muncul sejumlah keanehan dan kejanggalan. Misalnya, sulitnya menemui sejumlah aparat Gakkumdu maupun Bawaslu. Seolah-olah kesannya kasus itu "barang" yang sangat mahal dan berharga.

"Kita menyayangkan sikap Bawaslu dan Gakkumdu yang mempublikasikan nama-nama orang yang patut diduga melanggar pidana pemilu, saat mereka masih berkompetisi. Unsur azas praduga tidak bersalah-nya terabaikan," ungkap Sarjana Ginting.

Karena itu, Sarjana Ginting meminta Bawaslu dan Gakkumdu untuk transparan mengenai dugaan money politic yang terjadi pada Pemilu 17 April lalu. "Kita minta mereka transparan kepada masyarakat sejauh mana sudah progres kasus OTT dan apa saja yang sudah dilaporkan maupun temuan mereka."

“Selanjutnya, apa alasan yang disebut sebelumnya tidak cukup bukti, kenapa tidak dilanjut, ini harus jelas diketahui publik, karena mereka menggunakan anggaran negara. Artinya mereka harus terbuka kepada masyarakat,” pinta Sarjana Ginting.

Menurutnya, penegakan hukum pemilu itu sebenarnya mengusung visi besar yakni menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu tanpa pandang bulu. "Namun faktanya kita kecewa, aroma adanya permainan Sentra Gakkumdu walaupun ditutup rapat-rapat, akhirnya tercium juga keluar,” lontarnya. Menyikapi hal itu, saat Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo Abraham Tarigan dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkesan enggan memberikan keterangan. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px