Log in

Banyak Ruko di Kabanjahe dan Berastagi Labrak Perda IMB dan GSB

MENYALAH - Penegakan Perda tentang IMB dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) banyak menyalah di badan jalan Kabanjahe dan Berastagi. MENYALAH - Penegakan Perda tentang IMB dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) banyak menyalah di badan jalan Kabanjahe dan Berastagi.

Kabanjahe,Sumatera Utara-andalas Banyaknya bangunan atau rumah toko yang menyalahi seperti kanopi yang menjorok ke badan jalan menjadi sorotan anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu SH. Penegakan Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang banyak menyalahi harus ditertibkan.

Tindakan tegas dari Pemkab Karo terkait banyaknya bangunan kanopi rumah toko yang berada di sejumlah jalan di Kota Kabanjahe dan Berastagi. Banyak gedung atau rumah toko di sejumlah lokasi menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB) bahkan diperparah lagi dengan bangunan kanopinya dibiarkan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). GSB dibuat agar setiap orang tidak semaunya dalam membangun. Selain itu GSB juga berfungsi agar tercipta lingkungan pemukiman yang aman dan rapi.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu, SH  Jumat (18/1) menyikapi banyaknya bangunan atau rumah toko di kawasan perkotaan Kabanjahe dan Berastagi yang melanggar IMB dan GSB.

"Yang kita ketahui, bangunan kanopinya diduga melanggar aturan yang ada. Seharusnya Pemkab Karo melalui Camat, dinas-dinas terkait, pihak perizinan dan Sat Pol PP Kabupaten Karo sejak awal harus melakukan pengawasan. Bukan malah membiarkan seperti ini, sehingga sekarang banyak yang ikut-ikutan menyalahi aturan yang ada. Rata-rata pemilik gedung dan ruko di jalan-jalan strategis menyalahi Garis Sempadan Bangunan,” jelasnya.

Pelanggaran roilen tentu merusak tata ruang kota, sehingga berdampak buruk terhadap estetika dan keindahan kota, serta ruang terbuka hijau. “Pelanggaran sebagian pemilik ruko ini bermula dari adanya pembangunan tambahan kanopi dan bangunan depan yang tidak memiliki izin. Hal itu diperparah lagi dengan adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan dari dinas terkait Pemkab Karo.

Hal ini mengakibatkan bangunan tersebut melanggar garis bangunan di sepanjang kawasan jalan, seperti Jalan Kapten Pala Bangun, Jalan Veteran, Jalan Sudirman, Jalan Wagimin, Jalan Kapten Selamat Ketaren, Jalan Pahlawan, Jalan Letnan Mumah Purba, Jalan Kapten Bangsi Sembiring dan masih banyak lagi.

“Selain penambahan kanopi, penambahan teralis ruko juga tidak diperkenankan, karena ini adalah akses pejalan kaki jadi harus bebas termasuk dari teralis ataupun pemagaran,” tegasnya.

Pasal 13 Undang-undang No 28/2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai persyaratan jarak bebas bangunan meliputi GSB dan jarak antargedung. “Selain itu dalam membangun rumah, juga harus sudah mendapat standarisasi dari pemerintah yang tercantum di dalam SNI No. 03-1728-1989,” lontar Firdausu.

Standar ini mengatur, dalam setiap mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan bangunan, di antaranya larangan untuk membangun di luar GSB. Pengertian Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang No. 28 Tahun 2002, GSB mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun.

Pemkab Karo Dituding Lemah

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting mengingatkan agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap keberadaan bangunan tak berizin yang berpotensi merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Disinyalir, tidak hanya kanopi ruko yang menyalahi, bangunan tak berizin di Kabupaten Karo bukan sembarang bangunan, mulai dari filla, sarana rekreasi di kawasan objek wisata, penginapan hingga apartemen mewah di Berastagi.

Demikian juga di kawasan Siosar, seperti “Madu Evi” dan seputaran Tongging dan lainnya. Demikian juga sejumlah bangunan gudang di kawasan Tigapanah, Kabanjahe, Berastagi dan lainnya di duga keras banyak menyalahi Perda serta peralihan peruntukan. “Bahkan lucunya lagi, banyak kita tidak mengetahui apa saja aktivitas di dalam gudang,” kecamnya.

Banyak bangunan diipertanyakan kelayakannya, terutama akses masuk mobil pemadam kebakaran yang belum memadai. Dikhawatirkan, sulitnya mobil pemadam masuk, akan menyulitkan apabila terjadi kebakaran.Demikian juga kualitas bangunan atau pondok-pondok yang disewakan ke pengunjung hingga tingkat keselamatan pengunjung di sejumlah kawasan objek wisata terkesan diabaikan. Teranyar, tragedi maut “Daun Paris” di desa Raja Berneh yang menewaskan 7 orang mahasiswa dan 9 orang luka-luka.

Bagaimana mau dapat PAD kalau praktik bangunan liar masih marak di sejumlah lokasi. Menjamurnya sejumlah plank reklame di sejumlah lokasi-lokasi strategis di kota Kabanjahe dan Berastagi tak luput dari sorotannya. “Jika terus dibiarkan, maka jangan heran bila suatu saat “hutan papan reklame” akan mengepung kota Kabanjahe dan Berastagi,”ujarnya. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px