Log in

Banyak Ruko dan Villa di Karo Diduga Menyalahi IMB

Pemkab Karo diminta tegas menertibkan kawasan tertib bangunan. Pemkab Karo diminta tegas menertibkan kawasan tertib bangunan.

Kabanjahe-andalas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo diminta melakukan tindakan tegas terhadap banyaknya bangunan kanopi rumah toko (ruko) dan villa di sejumlah kawasan di Kabanjahe dan Berastagi yang diduga menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Parahnya lagi, bangunan kanopi ruko dibiarkan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

"GSB dibuat agar setiap orang tidak semaunya dalam membangun. Selain itu, GSB juga berfungsi agar tercipta lingkungan pemukiman yang aman dan rapi. Karena itu, Pemkab harus tegas melakukan penertibkan terhadap bangunan yang menyalahi IMB dan melanggar GSB," kata Anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu, Rabu (12/6).

Dikatakan, saat banyaknya bangunan atau rumah toko di kawasan perkotaan Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah, Merek, Tigabinanga dan lainnya yang melanggar IMB dan GSB. Pemkab Karo melalui camat dan dinas terkait sejak awal harusnya melakukan pengawasan.

"Yang kita ketahui, bangunan kanopinya diduga melanggar aturan yang ada. Para camat dan dinas terkait sejak awal harus melakukan pengawasan. Bukan malah membiarkan seperti itu, sehingga sekarang banyak yang ikut-ikutan menyalahi aturan yang ada. Rata-rata pemilik ruko di jalan-jalan strategis menyalahi GSB,” jelasnya.

Menurutnya, bangunan yang menyalahi IMB dan GSB tentunya merusak tata ruang kota, sehingga berdampak buruk terhadap estetika dan keindahan kota, serta ruang terbuka hijau.

“Pelanggaran sebagian pemilik ruko ini bermula dari adanya pembangunan tambahan kanopi dan bangunan depan yang tidak memiliki izin. Hal itu diperparah lagi dengan adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan dari dinas terkait," kecam Firman Firdaus Sitepu.

Hal ini mengakibatkan bangunan tersebut melanggar garis bangunan di sepanjang kawasan jalan, seperti Jalan Kapten Pala Bangun, Jalan Veteran, Jalan Sudirman, Jalan Wagimin, Jalan Kapten Selamat Ketaren, Jalan Pahlawan, Jalan Letnan Mumah Purba, Jalan Kapten Bangsi Sembiring dan masih banyak lagi.

“Selain penambahan kanopi, penambahan teralis ruko juga tidak diperkenankan, karena ini adalah akses pejalan kaki jadi harus bebas termasuk dari teralis ataupun pemagaran,” tegasnya.

Lebih jauh dipaparkan, Pasal 13 Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai persyaratan jarak bebas bangunan yang meliputi GSB dan jarak antargedung. “Selain itu dalam membangun rumah, juga harus sudah mendapat standarisasi dari pemerintah yang tercantum di dalam SNI No 03-1728-1989,” lontar Firdaus Sitepu.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo Sarjana Ginting mengingatkan agar Pemkab bertindak tegas terhadap keberadaan bangunan yang menyalahi Perda maupun tak berizin yang berpotensi merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri.

Disinyalir, tidak hanya kanopi ruko yang menyalahi, bangunan tak berizin di Kabupaten Karo bukan sembarang bangunan, mulai dari Villa, sarana rekreasi dan hiburan di kawasan objek wisata, penginapan hingga apartemen mewah di Berastagi.

Demikian juga sejumlah bangunan gudang di kawasan Tigapanah, Kabanjahe, Berastagi dan lainnya di duga keras banyak menyalahi Perda serta peralihan peruntukan. “Bahkan lucunya lagi, banyak kita tidak mengetahui apa saja aktivitas di dalam gudang,” lontarnya.

Bagaimana bisa meningkatkan PAD, kalau praktik bangunan liar masih marak di sejumlah lokasi. "Kinerja tim pengawasan dan pengendalian Pemkab Karo patut dipertanyakan, kenapa bisa selemah ini,” kecamnya. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px