Log in

Angka Kemiskinan di Karo Turun 0,40 Persen

Bupati Karo Terkelin Brahmana (kiri) didampingi stafnya saat turun ke lapangan memastikan program pembangunan berbasis penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. andalas/robert tarigan Bupati Karo Terkelin Brahmana (kiri) didampingi stafnya saat turun ke lapangan memastikan program pembangunan berbasis penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. andalas/robert tarigan

Bupati: Penanggulangan Kemiskinan Jadi Prioritas

Kabanjahe-andalas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo Justinus Sembiring mengeluarkan data terakhir tentang beberapa perkembangan sosial kependudukan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo.  Pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,40 persen.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sebanyak 34.080 orang atau sebesar 8,23 persen terhadap jumlah total penduduk sebanyak 389.591 jiwa.

Pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 35.360 orang atau sebesar 8,67 persen poin. Pada Maret 2019 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.280 orang atau sebesar 0,40 persen poin.

Hal itu terungkap saat Kepala BPS Kabupaten Karo Justinus Sembiring menyerahkan hasil survei Susenas 2019 kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, Rabu (23/1) di ruang kerja Bupati Karo, Kabanjahe.

"Perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 antara kabupaten yang terletak pada daerah dataran tinggi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada posisi No 2 terendah setelah Kabupaten Dairi,” paparnya.

Sedangkan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Samosir yaitu sebesar 12,52 persen. Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin terbesar terdapat pada Kabupaten Simalungun yaitu sebesar 76.330 orang dari total jumlah penduduk Kabupaten Simalungun.

Dilanjutkannya, dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

"Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (secara apple to apple)," kata Justinus Sembiring.

Justinus berharap dengan data yang ekspos BPS kepada Pemerintah Kabupaten Karo, sejatinya dapat dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi. Misalnya apa saja yang sudah dari porgam pemerintah daerah, mana yang belum tercapai dan bagaimana juga pemerintah kabupaten memanfaatkan data tersebut untuk perencanaan pembangunan ke depan.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, keberhasilan Kabupaten Karo menekan angka kemiskinan ini tidak lepas dari kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mensinergikan program pembangunan dengan prioritas peningkatan kesejahteraan rakyat.

Faktor pendukung strategis lain semakin menurunnya angka kemiskinan adalah partisipasi masyarakat, swasta dan seluruh stake holder terkait dalam membantu penanggulangan kemiskinan di daerah.

“Kita tetap harus bekerja keras untuk memacu roda perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu saya tegaskan, upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas Pemkab Karo,” kata Bupati.

Melalui Musrenbang RKPD, Terkelin Brahmana kembali mengingatkan jajarannya untuk mempertajam program penanggulangan kemiskinan daerah serta percepatan program pembangunan di Kabupaten Karo. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px