Log in

Aktivis Mahasiswa Demo Kantor Dinas PUPR Langkat

BERSITEGANG - Massa PMII saat terlibat ketegangan dengan petugas kepolisian saat menggelar demo di Kantor Dinas PUPR Langkat BERSITEGANG - Massa PMII saat terlibat ketegangan dengan petugas kepolisian saat menggelar demo di Kantor Dinas PUPR Langkat

Terkait Kurangnya Volume 27 Paket Pekerjaan

Stabat,Sumatera Utara-andalas Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai, menggelar demo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat, Selasa (15/1). Dalam aksi demo tersebut, para mahasiswa berorasi sambil membawa beberapa poster.

Tiba di depan pintu gerbang Kantor Dinas PUPR Kabupaten Langkat, massa langsung melakukan orasi, sementara petugas Kepolisian Polres Langkat berjaga-jaga untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan.

Aksi terasa semakin panas setelah hampir satu jam berorasi, namun Kepala Dinas PUPR Langkat tidak juga muncul menemui para mahasiswa. Akibatnya, terjadi keteganagan dan sempat terjadi aksi tarik- tarikan pintu pagar, sehingga pintu pagar gerbang yang terbuat dari besi pun rubuh dan tumbang.

Beruntung, Kasubbag Umum PUPR, Edi Rianto SE kemudian mendatangi para pendemo. Setelah berdialog, sebanyak 10 orang perwakilan mahasiswa pun diizinkan masuk. Sesampainya di dalam, masa PMII langsung menyerahkan bundelan (petisi) hasil temuan kerugian negara, bersumber dari hasil temuan BPKRI terkait dengan dugaan kerugian negara yang mencapai jumlah Rp7,5 miliar lebih.

Ketua PC PMII Langkat-Binjai kemudian membacakan tuntutannya, di antaranya mempertanyakan tentang kinerja Dinas PUPR, terkait dengan kekurangan volume 27 paket pekerjaan dengan nilai Rp7.588.687.081 pada tahun 2017 lalu.

Untuk itu, mereka minta pihak Dinas PUPR untuk menjelaskan perihal pengembalian hasil temuan tahun 2017 tersebut. Mereka juga mempertanyakan tentang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan pada 2017 tersebut.

Setelah itu, massa minta Dinas PUPR untuk menyetorkan uang yang dikembalikan itu ke Kas Daerah. Para mahasiswa juga mendesak intansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di Bagian Pengawasan, karena disinyalir menyalah gunakan wewenang.

Lalu, pada poin terakhir, para mahasiswa minta Bupati Langkat, untuk mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dan buruk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Usai pertemuan, Edi Rianto ketika dikonfirmasi wartawan, terkait, apakah ada temuan pengurangan volume pekerjaan di 27 paket di tahun 2017 lalu, sesuai apa yang disampaikan para mahasiswa itu mengatakan tidak tahu.

"Saya tidak tahu, kalau ada temuan pengurangan volume pekerjaan, sesuai apa yang disampaikan mereka,” ujarnya.

Nah, ini tentu patut menjadi perhatian bupati. Kalau perlu copot Kepala Dinas Kesehatan Langkat sekarang juga. Hal ini juga patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.  Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. (BD)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px