Log in

Wagubsu Musa Rajekshah: KDh Terjerat Akibat Ketidaktahuan Tata Kelola Pemerintahan

WAGUBSU Musa Rajekshah didampingi Plt Ketua Golkar, Ketua DPRDSU dan Sekertaris FPG Muchrid Nasution menyampaikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/9). WAGUBSU Musa Rajekshah didampingi Plt Ketua Golkar, Ketua DPRDSU dan Sekertaris FPG Muchrid Nasution menyampaikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/9).

Medan-andalas Fraksi Golkar DPRD Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membedah visi misi Sumut Bermartabat di Aula DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/9). FGD yang bertema 'Membangun Wibawa Hukum Rekonstruksi Tata Kelola Pemerintahan Bersih' dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah.

FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Guru Besar FH USU Medan Prof Hasim Purba, Timsel Komisioner KPU Hatta Ridho, Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar. Hadir juga dalam acara tersebut, Plt Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPRDSU Wagirin Arman, Sekretaris Fraksi Golkar DPRDSU Muchrid Coki Nasution dan sejumlah anggota dewan, praktisi dan lainnya.

Musa Rajekshah mengapresiasi FGD tersebut karena sudah langsung merespons apa yang menjadi visi misi Eramas untuk mewujudkan Sumut Bermartabat.

"Banyak hal yang harus kita raih, untuk menuju Sumut Bermartabat. Sebab saat ini kondisi Sumut benar-benar jauh dari apa yang kita impikan. Padahal, kita termasuk empat besar di Indonesia yang sebenarnya banyak hal bisa kita raih untuk membawa harum nama Provinsi Sumut," tegasnya.

Karenanya, Wagubsu sangat berharap masukan dan kerja sama DPRD Sumut, kiranya provinsi kita ke depan menjadi Sumut Bermartabat. "Hasil FGD ini harus komit untuk menjalankannya dan berharap terdapat kekompakan untuk mengawal pemerintahan ini. Kepala daerah (KDh) terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan tata kelola pemerintahan dan lainnya," kata Musa Rajekshah.

Sedangkan Plt Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Sumut memiliki pemimpin baru maka memiliki harapan, visi dan misi serta program baru. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPRD diperintahkan untuk tetap mengawal dan memberi masukan pada pemerintahan baru ini.

"Karenanya acara seperti ini penting sekali. Ada beberapa alasan, kita bisa menilai pembangunan di Sumut berada di titik terendah, tidak bisa kita tutupi, kita mengalami turbulensi politik hukum. Banyak pimpinan kita terjerat masalah hukum ini paling utama," tambahnya.

Hatta Ridho dalam paparannya menyebutkan, menegakkan wibawa hukum harus melalui tata kelola pemerintahan, diantaranya transparansi dan akuntabilitas melalui e-government, peningkatan kapasitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas APIP dan mendorong pembiayaan parpol yang optimal melalui APBN/APBD.

"PAD ini sumber pembiayaan eksekutif dan legislatif di daerah. Jika PAD kecil maka gaji eksekutif dan legislatif juga kecil. Makanya eksekutif dan legislatif mencari pemasukan lain dengan cara korupsi. APBD Sumut hanya Rp12 triliun, jauh berbeda dengan DKI Rp77 triliun. Karenanya, kita harus meningkatkan PAD, salahsatunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB), saat ini ada sekitar 3,34 juta sepedamotor dari 3,6 juta pengemplang pajak di Sumut," imbuhnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam PKB yakni Rp1,7 triliun. Jumlah tersebut memang melampaui target. Namun, sebenarnya potensi PKB lebih besar dari Rp1,7 T. "Rp1,7 triliun itu jauh lebih kecil dari potensi PKB yang ada, Rp1,7 triliun itu hanya dari 1 juta kendaraan bermotor. Belum lagi pemilik kendaraan roda empat yang mengemplang pajak jumlahnya mencapai 151.064 unit. Karenanya, dalam menegakkan wibawa hukum menuju Sumut Bermartabat, salahsatunya harus ada regulasi yang bisa yang memberikan sanksi tegas bagi yang mengemplang pajak," ungkapnya.

Sedangkan Guru Besar FH USU Medan Prof Hasim Purba menyebutkan, hampir seluruh lembaga negara dan pemerintahan terlibat dalam perbuatan korupsi, karenanya korupsi jangan dianggap kejahatan biasa tapi perlu digolongkan kejahatan berat atau kejahatan kemanusiaan yang pemberantasan harus dilakukan luar biasa.

"Kemudian pemerintah jangan jalan sendiri tapi harus melibatkan masyarakat di semua bidang. Sebab, tugas pemerintah itu melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat. Kita lihat di mana kita yang lemah, apakah institusi sudah melayani, mengayomi dan memberdayakan
masyarakat. Buat indeks kepuasan masyarakat," tambahnya sembari menyarankan membuat Perda Transparansi Anggaran.(UJ/wan)

25°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 4.83 km/h

  • 18 Nov 2018 28°C 23°C
  • 19 Nov 2018 27°C 23°C

Banner 468 x 60 px