Log in

UPT Kemenkumham Sumut Harus WBK dan WBBM

PAKTA INTEGRITAS - Kakanwil Kemenkumham Sumut, Priyadi memimpin penandatangan pakta integritas terhadap Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Sumut menuju WBK/WBBM disaksikan sejumlah pihak terkait. PAKTA INTEGRITAS - Kakanwil Kemenkumham Sumut, Priyadi memimpin penandatangan pakta integritas terhadap Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Sumut menuju WBK/WBBM disaksikan sejumlah pihak terkait.

Medan-andalas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara, Priyadi memimpin apel komitmen pelaksanaan janji kinerja 2019, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Kamis (10/1). Komitmen itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan  membangun zona integritas di seluruh jajaran.

"Semua jajaran Kemenkumham di Sumut seperti lapas/rutan dan imigrasi, berkomitmen membangun pelayanan tanpa ada diskriminasi dan korupsi. Apalagi di awal tahun ini, kita punya semangat baru dan melangkah lebih baik," ungkap Priyadi.

Dikatakannya, Kemenkumham Sumut mempunyai tantangan setelah memperoleh penghargaan peringkat pertama dari pusat terkait pelayanan berbasis publik.

Sehingga dirinya mendorong seluruh UPT jajarannya bisa menerapkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penerapan pelayanan dengan sistem online juga sangat penting untuk menjaga integritas pegawai. Hal itu bisa mengurangi  permainan curang yang terjadi. "Kita berharap tahun ini berubah dalam pelayanan publik, makanya kita mulai berbenah sesuai instruksi presiden RI. Di Lapas Kelas I Medan awal kita mulai melakukan perubahan dan hasilnya perubahan itu terlihat," bebernya.

Dia juga mengaku masih ada pegawai di jajarannya yang melakukan kesalahan. Di tahun lalu, kata dia, ada 45 pegawai jajaran Kemenkumhan dilakukan pembinaan selama 7 bulan. Dari jumlah itu, 15 pegawai sudah dikembalikan ke UPT masing-masing. Sisanya masih menjalani evaluasi dan pembinaan.

"Di 2019 ini nantinya ada 7 pegawai yang akan di rehabilitasi karena merupakan pecandu yang harus dilakukan pembinaan. Kita tentunya sudah berkoordinasi dengan BNN serta pihak kepolisian dalam hal ini," tambahnya.

Pada apel komitmen tersebut turut disaksikan Wakil Kajatisu, Yudi Sutoto, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Trila Murni dan perwakilan BPK Perwakilan Sumut. Selain itu, seluruh kepala UPT jajaran Kemenkumham Sumut juga hadir untuk penandatanganan pakta zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, menyebutkan, sudah dua kali ikut dalam komitmen perjanjian kinerja. Menurutnya, penerapan WBK dan WBBM bukan hanya sekedar ucapan tetapi harus dari hati. "Kalau tidak menggunakan hati tidak ada gunanya komitmen ini. Makanya harus diaplikasikan ke seluruh pelayanan  masyarakat," tukasnya.

Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik tetap berkoordinasi dengan Kemenkumham Sumut. Bukan hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi pihaknya juga turun ke lapangan untuk melakukan monitorin. "Ombudsman berharap hak-hak warga binaan diberikan jangan sampai ada pungutan liar. Serta pelayanan ke masyarakat ditingkatkan sebagai bentuk wujud perubahan," sebutnya. (THA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px