Log in
Pemkab-Aceh-Selatan-Sekda-Bupati.jpg

Sistem Pemilu Harus Direformasi Total


Medan-andalas  Ketua DPRD Sumatera Utara, H Wagirin Arman mengusulkan perlunya reformasi total sistem pemilihan umum (Pemilu) di tanah air. Diharapkan, ke depan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur hingga pemilihan bupati/wali kota dan wakil wali kota/wakil bupati sebaiknya cukup dilakukan melalui wakil rakyat atau anggota dewan.

Hal itu disampaikan Wagirin Arman menanggapi kondisi pascapemilu 2019, hingga kini masih terus memicu prokontra yang cenderung mengarah perpecahan.

Para pemimpin bangsa saat itu, hendaknya memikirkan perlunya perubahan sistem pemilu 2019 yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa dan pembiayaan cukup fantastis.

"Meningkatnya isu-isu yang memecahbelah, sebaiknya dijadikan momentum perubahan untuk membuat sistem pemilu di Indonesia ke depan lebih adil dan mengurangi polarisasi,"kata Wagirin kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (15/5).

Perselisihan di antara keluarga dan teman, hoaks dan hinaan masih terus terjadi di Pemilu 2019 yakni disatukannya Pilpres dan pemilihan legislatif, diharapkan menjadi prioritas utama kalangan pemimpin bangsa.

Selain itu, faktor pembiayaan besar, juga sebaiknya turut jadi pertimbangan para pemimpin di tanah air untuk merubah sistem pemilu ke depan. Besarnya biaya dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan pemilu juga berimbas pada pos anggaran pembangunan yang akan dilakukan.

"Tidak hanya itu, sistem pemilu selama ini dilakukan menghasilkan pembiayaan cukup besar bagi para calon, khususnya para calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya besar juga dalam meraup suara rakyat. Sehingga rentan terjadi jual beli atau politik uang,"jelasnya.

Tidak heran hingga kini kita sering melihat banyaknya kepala daerah terjaring OTT KPK. "Hal ini salah satu penyebabnya kemungkinan  pemimpin terpilih tersebut terpilih karena mengandalkan banyaknya uang dikeluarkannya,"katanya.

Mencermati hal itu, Wagirin menilai politik di Indonesia menjadi terlalu mahal, karena rentan merujuk pada “mahar politik”, atau uang yang diberikan. Demokrasi kita semakin transaksional dan semakin koruptif. Para kandidat harus menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk masuk ke arena,” katanya.

Apalagi, lanjut politisi Golkar ini, melihat banyaknya korban jiwa para petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya.Secara pribadi Wagirin  menyarankan agar semua pihak relevan berkumpul dan secara serius mempertimbangkan perubahan signifikan sistem pemilu di tanah air.  

"Yakni apakah memberlakukan sistem electoral college, pemilihan anggota parlemen atau dewan mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota tetap dipilih rakyat.

Selanjutnya pada gilirannya pemilihan presiden dan wakil presiden hingga pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur dan wakil gubernur,  bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota ke depan lebih baik cukup dilakukan melalui anggota dewan saja.

"Sebab jika sistem pemilu 2019 ini tetap dipakai ke depan, maka diyakini lebih banyak mudaratnya ketimbang positifnya.Sebab kita menilai karakter bangsa yang berpenduduk sangat besar ini diyakini belum mampu menerapkan sistem pemilu yang dipakai di tahun 2019 ini.

Apalagi para masyarakat kita khususnya para calonnya juga diyakini belum sepenuhnya komit mengedepankan siap menang dan siap kalah,"imbuhnya.(Uj)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C