Log in

Resmi Tersangka, Menpora Diduga Terima Suap Rp26,5 Miliar


Jakarta-andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (18/9), resmi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Imam Nahrawi diduga menerima suap dengan total Rp26,5 miliar.

"Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR [Imam Nahrawi] selaku Menpora," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan bahwa uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait. Adapun rinciannya, lanjut Alexander, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui MIU [Miftahul UIum] diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

"Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar," kata Alexander.

IMR dan MIU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK menginformasikan bahwa IMR tiga kali tidak menghadiri panggilan KPK dalam proses penyelidikan.

"Sebelumnya, proses penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil IMR sebanyak tiga kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut, yaitu pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019," kata Alexander.

Alexander menyatakan bahwa KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi Imam untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan tersebut.

Untuk tersangka MIU, KPK sudah menahan yang bersangkutan pada Rabu (11/9) lalu untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, perkara ini berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2018 terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang tunai di Kantor KONI sebesar Rp7,4 miliar dan menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA), Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), dan Staf Kementerian Pemuda dan Olahraga Eko Triyanta (ET).

"Dua tersangka EFH dan JEA telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tiga tersangka lainnya masih menjalani proses persidangan," ucap Alexander.

KPK selanjutnya segera memanggil Menpora Imam Nahrawi pasca-ditetapkan sebagai tersangka. "Segera, tanggalnya berapa penyidik yang memanggil," kata Alexander.

Menpora Imam Nahrawi yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK memiliki total harta kekayaan Rp22.640.556.093.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs https://elhkpn.kpk.go.id, Imam melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2018 atas kekayaannya pada 2017 sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Adapun rinciannya, Imam memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp14.099.635.000 yang tersebar di Sidoarjo, Jakarta Selatan, Bangkalan, Kota Surabaya, dan Malang.

Selanjutnya, Imam juga memiliki harta berupa empat kendaraan roda empat dengan total Rp1.700.000.000, yakni Hyundai Minibus, Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Innova, dan Toyota Alphard.

Imam juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp4.634.500.000, surat berharga senilai Rp463.765.853 serta kas dan setara kas Rp1.742.655.240.  

Menpora Kedua

Penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka menambah daftar Menpora yang masuk dalam jeratan KPK. Sebelum Imam, mantan Menpora RI Andi Mallarangeng juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Desember 2012.

Andi sendiri menjalani tiga kali pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Andi baru bisa ditahan KPK pada 17 Oktober 2013, usai menjalani pemeriksaan ketiga selama kurang lebih enam jam.

Pada 18 Juli 2014, saudara kandung Choel Mallarangeng itu kemudian divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya 10 tahun penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai, Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Andi dianggap membiarkan Sekretaris Menpora, Wafid Muharram melampaui wewenang menteri dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang atau jasa di atas Rp50 miliar.

Wafid sendiri sudah divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada April 2012.

Bekukan PSSI

Imam Nahrawi ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menpora pada 26 Oktober 2014. Saat itu, usianya masih 41 dan menjadi salah satu menteri termuda di Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Keberadaan Imam sebagai Menpora menggantikan Roy Suryo pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009-2014. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Banyak prestasi olahraga yang dicapai Indonesia semasa Imam bertugas sebagai Menpora. Salah satu pencapaian terbesar adalah ketika Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah Asian Games untuk kali kedua sepanjang sejarah pada 2018.

Tak hanya sukses sebagai tuan rumah yang baik. Dari sisi prestasi Indonesia bahkan mampu finish di urutan keempat klasemen perolehan medali dengan raihan 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu di bawah China, Jepang dan Korea Selatan yang merupakan negara Asia terkuat di bidang olahraga.

Di tahun yang sama Indonesia juga sukses menyelenggarakan Asian Para Games yang merupakan ajang multievent kelas Asia bagi difabel. Indonesia meraih posisi kelima di klasemen perolehan medali.

Di dua event tersebut, Imam mewakili pemerintah memberikan bonus sebesar Rp1,5 miliar bagi para peraih medali emas. Itu menjadi momentum sejarah untuk kali pertama penyetaraan jumlah bonus untuk atlet biasa dengan atlet difabel disamakan besarannya.

Di bawah kepemimpinan Imam, Indonesia juga kembali melanjutkan tradisi raihan medali emas Olimpiade pada 2016 yang sempat hilang di 2012. Kala itu, Indonesia meraih satu medali lewat cabang olahraga bulutangkis dari nomor ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Lagi-lagi bonus yang didapat Tontowi/Liliyana sangat besar, mencapai Rp5 miliar. Sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Selain itu Imam mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait bonus kepada atlet yang meraih prestasi level dunia untuk single event. Seperti yang diterima ganda putra Indonesia dari cabang bulutangkis Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang menjadi juara dunia 2019.

Imam juga sempat membuat geger dunia sepak bola Indonesia pada 2015. Pada 17 April 2015 Imam menandatangani Surat Keputusan (SK) bernomor 0137 tahun 2015 tentang pembekuan PSSI.

Dalam surat itu Kemenpora memberikan sanksi administratif berupa tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI. Selain tidak mengakui PSSI, Menpora juga menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Pembekuan PSSI berlangsung selama setahun, tepatnya sampai 10 Mei 2016. Akibat pembekuan itu, PSSI tak bisa menggelar kompetisi resmi.

Imbas lainnya FIFA menjatuhkan sanksi suspensi terhadap Indonesia yang membuat Timnas Indonesia tak bisa berlaga di pentas internasional.

Hampir lima tahun menjabat Imam menjadi salah satu menteri yang aman dari empat jilid reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi. Sampai akhirnya Imam tersangkut masalah hukum setelah dijadikan tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. (ANT/CNNI)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px