Log in

Pemko Harus Siapkan Lapak Untuk Pedagang


Penertiban PK5 Dapat Dukungan DPRD

Medan-Andalas Langkah Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah ruas kota Medan mendapat dukungan dari kalangan Komisi C DPRD Kota Medan. Penertiban itu juga tidak ditunggangi oknum tertentu. “Penertiban yang dilakukan Pemko Medan terhadap keberadaan PK5 di Kota Medan patut kita dukung. Memang tidak layak mereka berdagang di pinggir jalan. Karena akan mengganggu arus lalu lintas di kawasannya berdagang. Pemko Medan harus merelokasi PK5 ke tempat yang lebih baik,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung kepada wartawan menyikapi penertiban yang terus dilakukan Pemko Medan terhadap PK5, Kamis (13/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan menyiapkan tempat relokasi kepada PK5 sebelum ditertibkan. Lapak dagangan pedagang juga tidak boleh dipatok dengan harga tinggi. “Kalau memang Pemko Medan mau mengajukan anggaran untuk pembelian tempat relokasi pedagang, kita pasti dukung. Asal memang tujuannya jelas untuk pedagang. Kita berharap, pedagang di Kota Medan dapat ditata dengan baik. Masih banyak kok, pasar yang belum dipadati pedagang. Berikan mereka kesempatan, tapi jangan patok harganya terlalu tinggi. Untuk makan saja, mereka sudah kesusahan,” tegas Duma sembari meminta Pemko Medan tidak memberikan janji-janji yang tidak dapat ditepati kepada pedagang.

Bila memang saat ini Pemko Medan belum memiliki lahan untuk merelokasi pedagang, Duma mendukung agar Pemko Medan menjajaki kerjasama dengan investor. Hal itu agar PD Pasar dapat memperoleh PAD atas keberadaan para pedagang. Hanya saja, lagi-lagi Duma meminta agar sewa kios tidak dibebani terlalu tinggi. “Penertiban ini kita harapkan murni untuk penataan. Jangan pula nanti ditunggangi agar pedagang diarahkan ke tempat tertentu, lalu dipatok menyewa kios dengan harga yang tinggi. Mau dari mana uangnya,” imbuhnya seraya mengingatkan kasus OTT seperti di Pasar Marelan tidak terulang di pasar-pasar lainnya.

Kurang Inisiatif

Sementara anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai Pemko Medan melalui OPD terkait seperti PD Pasar, dan Satpol PP tidak memiliki kemauan dan inisiatif dalam menata pedagang kaki lima (PK5) di Kota Medan. Sebab, penertiban yang belakangan ini dilakukan dikabarkan karena instruksi Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto. “Informasinya karena instruksi Pak Kapolda untuk dibersihkan (PK5,red). Keberadaan mereka (PK5, red) menimbulkan kemacetan. Pemko Medan baru berani bergerak setelah ada tekanan,” ungkap Boydo.

“Kenapa tidak dari dulu ditertibkan? Sama kayak Pasar Sukaramai, PK5 di Pasar Aksara ditertibkan ada tekanan. Harusnya Pemko Medan mampu melakukan penataan dan membersihkan PK5 dari pasar-pasar di Kota Medan. Pemko Medan harus mempunyai perencanaan terhadap keberadaan pedagang dan PK5,” tandasnya. Dalam kasus pedagang eks Pasar Aksara, Boydo mengaku, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pemko Medan untuk membahas kelanjutan Pasar Aksara. “RDP-nya Senin besok. Kita mau bahas kelanjutan pembangunan Pasar Aksara. Kenapa rencana pembangunannya tidak jelas? Kita mendorong Pemko Medan merealisasikan janjinya saat itu,” beber Boydo. Diketahui, sepekan kebelakang, Pemko Medan terus melakukan penertiban terhadap keberadaan PK5 di sejumlah pasar di Kota Medan. Beberapa PK5 yang telah ditertibkan, diantaranya Pasar Simpang Limun, Pasar Sukaramai, dan terakhir Pasar Aksara.(THA)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 21 Sep 2018 28°C 23°C
  • 22 Sep 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px