Log in

Ombudsman: Kedepankan Tiga Sasaran Reformasi Birokrasi


Layanan Publik tanpa KKN

Medan-andalas Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengingatkan penyelenggara pelayanan publik mengedepankan tiga sasaran reformasi birokrasi. Hal itu penting guna mewujudkan peningkatan indeks persepsi korupsi dan kepuasan masyarakat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010.

Adapun ketiga sasaran, yakni terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ketiga, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

“Sangat jelas, WBK dan WBBM memiliki dua target dicapai dalam birokrasi reformasi. Seluruh layanan publik diberi amanat, tanpa KKN. Penyelenggara publik harus memberi kepuasan kepada masyarakat dan tidak ada praktik rakus, curang, bermental tamak dan
korup,” ungkap Abyadi saat memberi pembekalan kepada Satker jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara di Kanim Kelas I Khusus TPI Medan, Selasa (11/6) petang.

Melalui tema 'Penguatan Satker WBK dan WBBM dalam Peningkatan Indeks Persepi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat'dia menegaskan, untuk mewujudkannya, penyelenggara harus bermental jujur dan bekerja sepenuh hati. Hal itu sebagai syarat utama berkomitmen seluruh jajaran. Mulai dari pucuk pimpinan sampai petugas paling bawah.

Beberapa langkah untuk menuju WBK dan WBBM tersebut yakni, pertama, terus melakukan perbaikan standar pelayanan sesuai dengan perkembangan layanan. Kedua, tidak berhenti berinovasi dengan tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan.

Lalu ketiga, melakukan survei-survei internal secara berkala untuk evaluasi apakah layanan kita sudah baik atau belum karena survei itu penting.

“Keempat, melakukan perubahan pelaku pelaksanaan pelayanan publik. Bersikap adil dan tidak diskriminatif. Profesional serta tidak mempersulit. Terakhir, pengelolan pengaduan diperlukan sebagai tolak ukur bagaimana pelayanan kita ke masyarakat,” urainya.

Sementara, Fungsional Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Masta Juwita Gurning, mengaku, pihaknya hanya melakukan survei ke masyarakat yang sudah menikmati pelayanan birokrasi. Tetapi, penilaiannya tetap dilakukan Kemenpan RB. “BPS hanya mensurvei.

Dengan 90 persen responden saja bisa dilakukan. Tetapi tetap penentunya dan penilaian di tangan Kemenpan RB. Karena reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menata pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Meskipun banyak kendala dihadapi mulai dari penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, lemahnya pengawasan,” sebutnya.

Kakanwil Kemenkumham Sumut, Dewa Putu Gede, menerangkan pembekalan dilakukan karena Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mendapat nilai 87 dari Kemenpan RB. Nilai itu sebagai amanat agar Imigrasi Medan melakukan persiapan meraih WBBM tanpa menghilangkan prestasi gelar WBK.

“Berdasarkan pelaksanaan UU No.25 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Kemenpan RB No.5 tentang zona integritas menuju WBK dan WBBM. Ada etika harus dilaksanakan oleh Kanim Medan,”tukasnya. (THA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px