Log in

KPKNL Tak Diberi Tahu Ada Persoalan Hukum Perisai Plaza

BERI KETERANGAN - Tagor Sitanggang (tengah) didampingi Marlais (kiri), Ali Noviansyah dan Gabe ketika memberi keterangan di Kanwil DJKN Sumut Diponegoro Medan, Rabu (15/5). BERI KETERANGAN - Tagor Sitanggang (tengah) didampingi Marlais (kiri), Ali Noviansyah dan Gabe ketika memberi keterangan di Kanwil DJKN Sumut Diponegoro Medan, Rabu (15/5).

Medan-andalas Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (Kabid KIHI) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sumut Tagor Sitanggang menegaskan KPKNL Medan tidak mengetahui sepenuhnya ada persoalan hukum terhadap objek sebidang tanah seluas 1736 m2 beserta bangunan perpakiran berlantai 10 diatasnya di Jalan Pegadaian, Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun yang harus diselesaikan PT Binamata Rusdy Makmur sebagai penerima hak yang masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada Pemko Medan selaku pemberi hak.

"Akibatnya PT United Rope selaku pemenang lelang barang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Sumut milik debitor PT Binamata Rusdy Makmur senilai Rp24,8 miliar kesulitan melakukan perpanjangan balik nama Surat Hak Guna Bangunan (SHGB)," ujar Tagor mewakili Kakanwil DJKN Sumut kepada wartawan di Lantai I Kanwil DJKN Sumut, Rabu (15/5).

Menurut Tagor didampingi Kabid Penilaian Marlais Simanjuntak, Kepala Seksi Piutang Negara Gabe dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan Ali Noviansyah, Pemko sendiri tidak pernah menyampaikan ke KPKNL di atas tanah dilelang ada persoalan hukumnya.

Dia menyebutkan, lahan dan bangunan memang dilelang 17 April 2012 tepatnya 7 tahun silam, aturannya memang bagi pemenang lelang mestinya seketika itu harus melakukan balik nama. Karena di BPN tidak bisa dilakukan proses balik nama karena adanya keberatan pihak Pemko Medan.

"Kepada kitapun tidak dijelaskan keberatan apa sebenarnya dari Pemko Medan. Harusnya keberatan itu disampaikan pada saat KPKNL akan melakukan pengumuman lelang. Artinya, pengumuman itu memberitahu azas publisitas memberitahukan kepada siapapun terkait objek lelang," sebut Tagor.

Jadi sampai lelang dilaksanakan, lanjut Tagor, KPKNL tidak pernah mendapat keberatan dari pihak manapun, sehingga lelang itu terjadi.

Disinggung  Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang tidak dipublikasikan saat pengumuman lelang, Tagor menegaskan tidak ada kewajiban pihaknya mempublikasikan keberadaan HPL itu. Karena yang dijaminkan adalah sertifikat HGB nya.

"Jadi, kalau namanya sertifikat HGB sudah jelas itu berdiri di atas tanah negara," tegas Tagor.

HPL itu tambah Tagor biasa diberi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN dan BUMD untuk dibisniskan. "Jadi, kalau mau dibisniskan ke swasta diterbitkan dulu HGB ke perusahaan ditunjuk untuk operasionalnya. HGB itu jelas di atas tanah negara, tanpa disebutkan dia berdiri di atas tanah negara. Karena UU Pokok Agraria menyatakan seperti itu," tutup Tagor.

Sementara Marlais Simanjuntak menambahkan, masalah hukum disebut Pemko kepada wartawan televisi, bagi KPKNL tidak ada. Berarti kalau masalah hukum kan sudah diperkarakan. "Bagi kami biasa melaksanakan lelang HGB, baik diatas tanah HPL maupun diatas tanah negara," sebut Marlais.

Marlais mengemukan, pada saat lelang tahun 2012, KPKNL tidak memiliki kewajiban menanyakan kepada pemilik HPL ataupun kepada negara, apakah di objek tersebut ada HPL atau tidak.

"Jadi, kalau ada lelang laksanakan saja lelangnya. Baru debitur itu berhubungan dengan pemilik HPL ataupun negara," tegas Marlais seraya menmbahkan baru pada lelang tahun 2013, kalau KPKNL melaksanakan lelang wajib memiliki izin dari pemilik HPL. (RIL)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px