Logo
Print this page

KKP Sosialisasikan UU Perlindungan Nelayan


Belawan-andalas Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Belawan, Sumatera Utara. "Dengan adanya sosialisasi itu diharapkan dapat terwujud pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah serta pengambil kebijakan mengenai substansi serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut," kata Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tini Martini di Belawan, Jumat (9/6).

Dalam sosialisasi tersebut hadir Anggota Komisi IV DPR RI Fadli Nurzal sebagai narasumber, para pejabat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD Dinas KP, UPTD KKP, aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Menurut Tini, sosialisasi perundang-undangan rutin dilakukan setiap tahunnya. Tahun 2017 ini setidaknya telah dilaksanakan sosialisasi di empat lokasi, yaitu Kabupaten Lamongan dan Gresik di Jawa Timur, Sumatera Selatan serta Sumatera Utara yang tengah berlangsung.

"Selanjutnya juga akan dilaksanakan sosialisasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan," ujar Tini. Ia mengatakan, KKP telah menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepala Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, sebagai turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tersebut. Hindari Tumpang-Tindih Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sosialisasi perundang-undangan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang-tindih antara satu perundang-undangan dengan aturan lainnya.

Rifky juga menjelaskan, subjek hukum yang dilindungi dalam peraturan menteri, yaitu nelayan kecil (nelayan dengan ukuran kapal maksimal 10 GT) dan nelayan tradisional (nelayan yang mempunyai hak perikanan tradisional sesuai budaya dan kearifan lokal). Kemudian, nelayan buruh (nelayan yang menyediakan tenaganya), nelayan pemilik kapal dengan ukuran maksimal 60 GT, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, pemilik lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam dan pemilik tambak garam dengan lahan paling besar 15 hektare. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi di antaranya penyediaan prasarana usaha, seperti pelabuhan perikanan beserta tempat pelelangan ikan, air bersih, tempat penyimpanan berpendingan, lahan dan saluran pengairan.

Kemudahan memperoleh sarana usaha, seperti kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, BBM, induk, benih, bibit, pakan, pompa air, kincir angin, jaminan kepastian usaha melalui jaminan harga, jaminan pemasaran, alokasi ruang, jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman. "Melalui pemberian bantuan asuransi nelayan melalui pembayaran premi asuransi oleh pemerintah termasuk jaminan risiko apabila gagal usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, melalui pembebasan biaya penerbitan perizinan (SIUP, SIPI atau SIKPI) yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan," katanya.

Ia menyebutkan, pembudidayaan ikan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengendalian impor komoditas perikanan dan garam, dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu pemasukan. Jaminan keamanan dan keselamatan dilakukan dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dan fasilitasi. "Pemberian bantuan hukum dan perlindungan bagi nelayan terhadap nelayan kecil yang menghadapi permasalahan hukum agar selalu mengedepankan prinsip pembinaan/penyadaran tanpa selalu melalui proses penegakan hukum (KKP telah melakukan pendampingan pada beberapa daerah seperti nelayan Banyuasin, Brebes dan Tahuna)," kata Sekjen KKP itu. (ant)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com