Log in

Ketua LPPM Nommensen Dr Janpatar Simamora SH MH: Pemahaman DPRD Mengenai RPJMD Sangat Vital

KETUA LPPM UHN Dr Janpatar Simamora SH MH, WR II Drs Charles M Sianturi MSBA, dan Ketua DPRD Tobasa Ir Boike Pasaribu diabadikan bersama peserta Bimtek DPRD di Hotel Polonia Medan. KETUA LPPM UHN Dr Janpatar Simamora SH MH, WR II Drs Charles M Sianturi MSBA, dan Ketua DPRD Tobasa Ir Boike Pasaribu diabadikan bersama peserta Bimtek DPRD di Hotel Polonia Medan.

Medan-andalas Semua anggota DPRD di kabupaten/kota idealnya harus paham mengenai mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari awal sampai tahap evaluasi. Ini mengingat masa depan pembangunan daerah yang mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berangkat dari RPJMD. Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Dr Janpatar Simamora SH MH pada acara Pendalaman Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir, di Hotel Polonia, kemarin. Acara yang berlangsung selama tiga hari itu menampilkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu seperti Budianto dari Depdagri, dan Wakil Rektor II UHN yang juga dosen FISIP Drs Charles M Sianturi MSBA. Kegiatan imi dimoderatori oleh Ir Rosnawyta Simajuntak MSi.

Janpatar menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RPJMD  secara administratif dan substanti  yang harus dipedomani oleh semua anggota DRPD. Menurutnya, pembangunan daerah adalah usaha sistematik untuk memanfaatkan sumber daya daerah guna peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. “Dasar hukum pembangunan daerah ini, tambahnya, didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan berbagai peraturan lainnya,” tuturnya.

Di tingkatan kabupaten/kota, katanya, ada RPJMD sebagai turunan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian RPJMD  ini harus harus sesuai dengan asas pembangunan daerah seperti responsif, transparan, akuntabel, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelnjutan. Dijelaskannya, RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5  tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

“Yang wajib dipahami oleh semua DPRD adalah tahapan penyusunan RPJMD seperti  penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMD,  orientasi mengenai RPJMD,  penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD , dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD,” tegas Janpatar. (HAM)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

22°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Jun 2018 27°C 22°C
  • 22 Jun 2018 28°C 23°C

Banner 468 x 60 px